PALU – Aksi demonstrasi di Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Senin hari ini, akan dijaga 1.273 personel gabungan TNI, Polri dan mitra kamtibmas.
Pasukan gabungan pengamanan menggelar Apel Siaga di Polresta Palu, Jalan Sam Ratulangi, Senin (1/9/2025) pagi.
Apel Siaga dilakukan untuk menyamakan persepsi pola tindak dalam menghadapi aksi unjuk rasa (unras) yang akan dilaksanakan di depan DPRD Sulawesi Tengah dan Polresta Palu.
Baca Juga: Aksi Penjarahan saat Aksi Demo, MUI Palu: Dilarang Agama dan Meninggalkan Luka Sosial
Dalam arahannya Kapolresta Palu, Kombes Pol. Deny Abraham, untuk memberikan pelayanan, pengayoman dan perlindungan kepada peserta aksi.
“Kebebasan menyampaikan pendapat dilindungi Undang Undang. Kita hormati dan hargai dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya,” kata Kombes Pol. Deny Abraham.
Dengan catatan, aspirasi yang disampaikan harus dilakukan dengan bijak dan tidak melenceng dari tuntutan aksi, apalagi sampai bertindak anarkis, tandasnya.
Baca Juga: Ahmad Sahroni Panik Gegara Flash Disk Putih Miliknya, Warganet: Isinya Gong Banget
“Kalau aksi anarkis, perintah sudah jelas lakukan tindakan tegas sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Ada Peraturan Kapolri dan Prosedur tetap Kapolri tahun 2010,” tegas Kapolresta Palu.
Aksi demo hendaknya dilakukan secara damai dan tertib, tidak anarkis dan melakukan tindak pidana lainnya, harap Deny Abraham.
Sementara itu, Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Sulteng, AKBP Sugeng Lestari mengatakan, 1.273 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa 1 September 2025.
Baca Juga: SMA Sederajat di Sulteng Diliburkan, Bisa sampai Tiga Hari Menyesuaikan Kondisi
“1.273 personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran bersinergi untuk mengamankan unjuk rasa mahasiswa, masyarakat, HMI dan komunitas ojek online,” ungkap Kasubbud Penmas.
Ia berpesan agar aspirasi dilakukan secara damai. “Jaga kota kita, jaga lingkungan kita dan jaga wilayah kita, Sulawesi Tengah agar tetap aman, damai dan kondusif,” ujarnya.
Ia juga menyebut, tindakan tegas kepolisian adalah alternatif paling akhir, karena tujuan pengamanan adalah untuk memberikan jaminan keamanan kepada peserta unjuk rasa, petugas, masyarakat dan fasilitas yang ada. (*)
