PALU – Sebanyak 389 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, resmi dilantik dan diambil sumpahnya, Kamis (15/1/2026), di Lapangan Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Gubernur Sulteng Anwar Hafid yang melantik langsung 178 pejabat administrator (Eselon III), 204 pejabat pengawas (Eselon IV), serta 7 pejabat fungsional tersebut.
Baca Juga: ‘Kocok Baru’ Kabinet Anwar Hafid di Penghujung 2025, Dua Nama Arfan Tempati Posisi Mentereng
Kegiatan ini menjadi bagian dari penataan birokrasi sekaligus penguatan kinerja pemerintahan daerah.
Gubernur Sulteng menegaskan, setiap jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan secara profesional, tanpa membedakan stigma jabatan “basah” atau “kering”.
Seluruh posisi dinilai memiliki ruang kerja dan peluang inovasi yang sama.
Baca Juga: Wagub Reny Lamadjido Jalan Santai Bersama Alumni UGM se-Sulteng
Para pejabat yang dilantik diarahkan untuk mendukung program kerja perangkat daerah dengan tiga fokus utama, yakni pembenahan data, percepatan digitalisasi, dan penerapan sistem merit berbasis prestasi.
Pembenahan data menjadi perhatian penting mengingat masih digunakannya data lama dalam perencanaan pembangunan. Data yang valid dan mutakhir dinilai sebagai dasar utama dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
Baca Juga: Gubernur Anwar Hafid Dorong Sigi Jadi Sentra Pertanian Sulteng
Selain itu, percepatan digitalisasi pemerintahan juga ditekankan, dengan target seluruh sistem pelayanan publik beralih ke layanan berbasis digital.
Digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja serta mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
Baca Juga: Bupati Harapkan 211 Kepsek Baru di Sigi Cegah Anak Putus Sekolah
Penerapan sistem merit berbasis kinerja dan prestasi turut menjadi komitmen dalam pengelolaan aparatur. Penilaian jabatan akan didasarkan pada kinerja, inovasi, dan kontribusi nyata, bukan pada pendekatan personal.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menandai langkah awal penguatan birokrasi yang berorientasi pada data, teknologi, dan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, serta profesional. (*)
