PALU – Workshop penanganan konflik tenurial kawasan hutan di Sulawesi Tengah tahun 2025 digelar di Hotel Santika Palu, Kamis (6/11/2025).
Kegiatan workshop mengusung tema “Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Para Pihak dalam Penanganan Konflik Kehutanan”.
Baca Juga: Raih Penghargaan, Penyelenggara Penyuluhan Kehutanan Sulteng Terbaik VII Nasional
Workshop terselenggara atas kerja sama Kementerian Kehutanan RI, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan lembaga Kemitraan Partnership.
Acara dibuka Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sulteng, Rudi Dewanto, yang mewakili Gubernur Sulteng, Anwar Hafid.
Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan RI, Julmansyah, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan itu. Ia menegaskan, tak ada ruang kosong bagi Kementerian Kehutanan untuk membiarkan konflik tenurial tidak terselesaikan.
“Silakan dimanfaatkan balai-balai kementerian kami di daerah dalam penyelesaian setiap konflik kehutanan. Mari kita bersinergi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan konflik yang muncul di daerah kita,” ujarnya.
Julmansyah menambahkan, konflik tenurial kehutanan bisa berdampak pada iklim investasi. Padahal, investasi membutuhkan situasi yang kondusif.
“Apalagi Sulawesi Tengah merupakan daerah tujuan investasi, maka kolaborasi dan sinergi dalam penanganan konflik menjadi sangat penting,” tambahnya.
Baca Juga: RTnRHL Sulteng 2026 Dibahas, Kadishut: Lahan Kritis Daerah Kita Meningkat 9 Ribu Ha Lebih
Gubernur Sulteng yang diwakili Asisten II Rudi Dewanto, menyampaikan pentingnya komitmen bersama dalam tata kelola hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Sulteng.
“Dengan luas hutan mencapai 4,2 juta Ha atau 66,17 persen dari daratan Sulteng, fungsi strategis hutan tidak hanya secara ekologis, tapi juga budaya, ekonomi, dan kearifan lokal,” kata Rudi membacakan sambutan Gubernur Sulteng.
Ia menambahkan, seiring pesatnya pembangunan, potensi benturan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian hutan semakin tinggi. Hal inilah yang sering memunculkan konflik tenurial antara masyarakat, kelompok masyarakat, dan pemerintah.
Baca Juga: Sulteng Jajaki Kolaborasi Internasional untuk Pelestarian Hutan
“Penanganan konflik kehutanan merupakan hal yang prioritas di Sulteng untuk segera diselesaikan. Dibutuhkan komitmen untuk menjaga hutan,” tegasnya.
Penyelesaian konflik, kata Gubernur, harus dilakukan dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kebijakan. Sulteng sendiri kini mengandalkan Satgas Penanganan Konflik Agraria (PKA) yang dibentuk melalui SK Gubernur sebagai garda terdepan dalam penyelesaian konflik tenurial.
Baca Juga: Gubernur Sulteng Serahkan SK 1.103 PPPK Pemprov, Didominasi Tenaga Guru
“Penyelesaian konflik harus berdasarkan aturan dan bukti-bukti. Semangat kebersamaan juga harus diprioritaskan,” ujarnya.
Tak lupa ia menyinggung pentingnya integrasi program reforma agraria dan perhutanan sosial di Sulteng. Program ini dinilai mampu memberdayakan masyarakat sekitar hutan sekaligus mengurangi potensi konflik.
Gubernur Sulteng berharap, workshop tersebut dapat menghasilkan rumusan strategis dan komitmen bersama antar-pihak dalam penanganan konflik kehutanan. Pemerintah daerah akan berperan sebagai mediator sekaligus regulator dalam proses penyelesaian konflik.
Baca Juga: Si Kembang Sultan, Tim Pengawas Keamanan Pangan Sulteng Menuju Kabupaten Banggai
Gubernur Sulteng sependapat dengan Julmansyah bahwa konflik kehutanan memiliki dampak langsung terhadap investasi daerah. “Kondisi yang kondusif akan mendorong minat investasi. Maka konflik kehutanan harus segera kita tuntaskan bersama,” ujarnya.
Workshop hari itu dihadiri Kadis Kehutanan Sulteng, Satgas PKA dan tim, kepala balai Kemenhut, kepala KPH se-Sulteng, akademisi, masyarakat sipil, dan para pemerhati lingkungan. (*)
