MOROWALI – Sudah beberapa tahun beroperasi, tapi nanti sekarang jadi sorotan publik. Itulah fakta terkini bandara privat milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, yang bikin heboh beberapa waktu terakhir.
Semua bermula dari pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, saat hadir di latihan Komando Gabungan (Kogab) TNI lintas matra di kawasan IMIP, Kamis (20/11/2025) lalu.
Dalam latihan itu, Menhan kaget bukan kepalang setelah tahu keberadaan bandara IMIP. Bandara yang beroperasi tanpa pelibatan otoritas negara, seperti Imigrasi hingga Bea Cukai.
Baca Juga: Polres Morowali Selidiki Penyebab Kebakaran Menara Scrubber di Kawasan IMIP
“Latihan ini dilakukan prajurit TNI terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas. Ini anomali. Ini seperti negara dalam negara,” ujar Sjafrie saat itu.
Meski tak menyebut secara spesifik, publik menganggap pernyataan Sjafrie merujuk pada operasional bandara privat milik PT IMIP.
Tak berselang lama, temuan itu seketika memunculkan polemik. Di jagat media sosial, terdapat dua narasi yang menguat: ilegal, dan diresmikan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: FKUB – IMIP Sepakat Memperkuat Toleransi Beragama di Kawasan Industri Nikel Dunia
Namun faktanya, Bandara IMIP tercatat di laman resmi Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sifatnya berstatus “khusus” untuk penggunaan “domestik”.
Mereka beroperasi di bawah Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar. Artinya, pembangunannya direstui dan diketahui negara.
Menanggapi polemik bandara itu, Kemenhub sudah memberi penjelasan. “Itu terdaftar, enggak mungkin bandara itu tidak terdaftar. Kemarin kami sudah tempatkan di sana,” kata Wakil Menteri Perhubungan, Suntana.
Suntana langsung membantah tidak adanya petugas, sehingga aktivitas di Bandara IMIP luput dari pengawasan.
Baca Juga: Aksi Anarkis di Kawasan Industri IMIP, Sejumlah Fasilitas Rusak dan Petugas Terluka
“Terkait Morowali kemarin kami sudah menempatkan beberapa personel, dari Bea Cukai dan Kepolisian. Dari Kemenhub sendiri sudah ada otoritas bandara di sana. Jadi kita udah turun ke sana,” ungkapnya.
Di Morowali, terdapat dua bandara. Satunya lagi Bandara Maleo milik pemerintah yang diresmikan Presiden Jokowi pada Desember 2018.
Adapun Bandara IMIP beroperasi sejak 2019, atau setahun setelahnya. Peresmiannya dihadiri para petinggi perusahaan. Tak ada informasi valid bahwa bandara tersebut diresmikan oleh Presiden Jokowi waktu itu.
Melansir situs resmi perusahaan, IMIP berdiri berkat kerja sama antara perusahaan Bintangdelapan Group (Indonesia) dan Tsingshan Steel Group (Cina atau Tiongkok).
Baca Juga: PT IMIP Perbaiki 2,3 KM Jalan, Dukung Kelancaran Transportasi dan Ekonomi di Bahodopi
Obrolan seputar kawasan industri itu lekat dengan nama Halim Mina dan Hamid Mina, pengusaha kakak beradik keturunan Tionghoa kelahiran Medan, Sumatera Utara.
Keberadaan IMIP tidak lepas dari kehadiran PT Bintangdelapan Mineral (BDM), perusahaan Halim dan Hamid Mina yang menjadi bagian dari Bintangdelapan Group.
Mina bersaudara bukanlah figur yang sering tampil di media. Tak banyak informasi publik yang membahas profil mereka, selain menyangkut kegiatan bisnis dan struktur koorporasi.
KLASTER edisi Oktober 2023, majalah internal PT IMIP, menceritakan awal mula perjalanan Halim dan Hamid Mina, dalam membangun ekosistem hilirisasi nikel Indonesia.
Baca Juga: Kerentanan Iklim di Sulteng, Industri Nikel dan Cuaca Ekstrem Jadi Tantangan
Semua berawal dari 2006. PT BDM melakukan penambangan nikel di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, hingga tahun 2010.
BDM menangkap peluang bisnis, ketika pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggulirkan wacana larangan ekspor mineral mentah.
Mereka kemudian menggandeng Tsingshan untuk membangun pabrik pemurnian nikel. Pada Juli 2013, tiang pancang pembangunan smelter di Morowali mulai dikerjakan.
Hanya kurun waktu 14 bulan, pabrik itu bersama PLTU berkapasitas 65×2 megawatt mulai beroperasi. PT Sulawesi Mining Investment ditunjuk sebagai pengelola. Peresmiannya dihadiri langsung Presiden Joko Widodo pada 2015.
Pada Januari 2024, laporan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) membahas relasi antara Halim-Hamid dengan kalangan militer.
Baca Juga: Vale Indonesia Resmi Memulai Bisnis Nikelnya di Morowali, Gubernur Sulteng Resmikan Bahodopi Blok 1
Di balik kesepakatan bisnis dengan Tsingshan, BDM menunjuk Letjen (Purn) Sintong Panjaitan sebagai komisaris utama. Ia merupakan elite militer di era Orde Baru sekaligus senior Prabowo saat berseragam Kopassus.
Perusahaan lain milik Halim dan Hamid Mina, PT Bintang Delapan Investama (BDI), mengangkat Mayjen (Purn) Hendardji Soepandji sebagai komisaris utama pada November 2013.
Tiga tahun berselang, BDI merubah komposisi dewan komisaris. Sintong sebagai komisaris utama, dan Soepandji menjabat anggota dewan komisaris.
BDI sendiri memiliki 25,31 persen saham PT IMIP. Sisanya dipegang Shanghai Decent Investment Group (49,69 persen), dan PT Sulawesi Mining Investment (25 persen).
Baca Juga: Pengawasan Kendaraan ODOL di Lokasi Tambang Morowali dan Morut Diperketat
Merujuk bank data perseroan terbatas Kementerian Hukum, nama Halim Mina tercatat sebagai beneficial owner dari PT Bintang Delapan Investama dan PT Sulawesi Mining Investment.
Empat tahun setelah beroperasi, kawasan industri IMIP masuk daftar proyek strategis nasional (PSN) dan objek vital nasional (obvitnas) pada 2019.
Kini, total ada 53 penyewa dalam naungan IMIP seluas 4.000 hektare. Puluhan tenant itu terbagi ke dalam tiga klaster.
Pertama adalah klaster baja nirkarat (stainlees steel) dengan kapasitas produksi 4 juta metrik ton per tahun.
Klaster kedua, yaitu baja karbon berkapasitas 4,8 juta ton per tahun. Dan klaster terakhir, masing-masing 120.000 ton per tahun untuk nikel kobalt dan nikel sulfida.
Baca Juga: Gubernur Sulteng dan ICECC Bertemu, Jajaki Peluang Penerbangan Tiongkok – Palu
Lebih dari satu dekade sejak didirikan, IMIP menjelma menjadi pemain industri nikel terbesar di Tanah Air.
Hingga Mei 2025, karyawan di IMIP mencapai 85.423 orang, melebihi jumlah pekerja PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Maluku Utara. (*)
