PALU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Evaluasi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) di Aula Dinas P2KB di Palu, Selasa (16/12/2025).
Kegiatan tersebut dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, dan diikuti tim TP3S serta para pemangku kepentingan, baik secara luring maupun daring.
Baca Juga: Ancaman Hidrometeorologi Akhir Tahun, Sulteng Perkuat Sinergi
Dalam sambutannya, Wagub Reny menyampaikan capaian prevalensi stunting Sulawesi Tengah yang berada di angka 5,6 persen, sejajar dengan rata-rata nasional.
Capaian itu dinilai sebagai buah dari komitmen dan dukungan kuat pemerintah daerah, termasuk dari sisi pembiayaan lintas sektor.
“Kontribusi Sulawesi Tengah cukup besar, baik dari aspek anggaran maupun komitmen pemerintah daerah. Alhamdulillah, hasil penilaiannya cukup baik,” ujarnya.
Baca Juga: Lantik Pimpinan BAZNAS Sulteng, Wagub Reny Berpesan Pengelolaan Zakat Harus Terukur
Meski demikian, Wagub menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, khususnya keakuratan data stunting tahun 2025.
Wagub bilang, ada sejumlah daerah dengan penurunan angka yang sangat drastis, sehingga memerlukan pendampingan dan validasi data yang lebih ketat.
“Penurunan angka harus melalui proses yang benar dan data yang valid. Kita tidak sekadar mengejar angka, tetapi memastikan kualitas intervensinya,” kata mantan Wawali Palu itu.
Baca Juga: KPK Pasang Mata, Wagub Sulteng Minta Pengadaan Barang dan Jasa Harus Jelas Kronologinya
Wagub juga menekankan peran strategis PKK, kader Posyandu, Dasawisma, dan Puskesmas sebagai ujung tombak penurunan stunting.
Menurutnya, keterlibatan kader yang langsung mendampingi keluarga berisiko stunting menjadi kunci keberhasilan program di lapangan.
“Program tidak akan berjalan efektif tanpa keterlibatan PKK dan kader. Mereka bekerja dengan penuh pengabdian dan langsung menyentuh masyarakat,” katanya.
Baca Juga: Pemprov Sulteng Akui Peran Besar Muhammadiyah di Usianya Lebih Seabad
Selain itu, Wagub mendorong kabupaten/kota untuk menghadirkan inovasi sederhana namun berdampak, seperti program tabungan telur untuk membantu pemenuhan gizi anak dari keluarga berisiko stunting.
Fokus intervensi, lanjutnya, harus berada pada 1.000 hari pertama kehidupan, sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.
Baca Juga: Pemprov Sulteng Siapkan 5 Program Strategis Bidang Pendidikan di 2026
“Jika fase emas ini terlewat, perkembangan otak anak tidak akan optimal,” jelasnya.
Melalui pendekatan konvergensi, Wagub berharap koordinasi lintas sektor terus diperkuat, melibatkan sektor kesehatan, P2KB, BKKBN, lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat, dengan sasaran keluarga berisiko berbasis data yang akurat. (*)
