DONGGALA — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui pendekatan berbasis keluarga dan komunitas.
Komitmen itu ditandai dengan pencanangan Program Inovasi Berani Pelita Hati (Peduli Kesehatan Ibu dan Anak) oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di Posyandu Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Sabtu (20/12/2025).
Baca Juga: Pemprov Sulteng Akui Peran Besar Muhammadiyah di Usianya Lebih Seabad
Pencanangan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny Lamadjido, Ketua TP PKK Provinsi Sulteng Sry Nirwanti Bahasoan, serta Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Anwar Hafid menegaskan rencana penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan difokuskan khusus bagi anak-anak stunting. Skema ini tidak disamaratakan, melainkan disesuaikan dengan kondisi gizi masing-masing anak.
Baca Juga: Gubernur Sulteng Murka soal Penebangan Pohon Depan Rujab Siranindi
“Lebih bagus MBG ini kita khususkan untuk anak stunting. Jangan disamaratakan. Ibu yang paling tahu apa yang dimakan anaknya. Negara hadir membantu, tapi tetap berbasis keluarga,” tegas Gubernur.
Ia pun meminta seluruh perangkat daerah segera menyiapkan skema tersebut dengan melibatkan pemerintah desa, PKK, dan OPD terkait agar bantuan gizi benar-benar sampai ke keluarga sasaran.
Baca Juga: KPK Rekomendasi Pemprov Sulsel Belajar Sistem Proyek Multi Years di Sulteng
Dalam sambutan yang penuh empati, Gubernur Anwar Hafid juga berbagi kisah masa kecilnya untuk menguatkan para orang tua agar tidak merasa minder ketika anaknya mengalami stunting.
“Usia enam bulan, hampir semua teman sebaya saya meninggal. Ibu saya tiap malam menangis sambil memeluk saya. Tapi ternyata saya tidak mati-mati juga. Mungkin masih ada tugas yang harus dijalani,” ujarnya, disambut haru dan tawa hadirin.
Menurutnya, stunting bukan penyakit menular dan bukan aib. Kondisi tersebut harus ditangani bersama melalui gotong royong dan intervensi yang tepat.
Baca Juga: Gubernur Anwar Hafid Tinjau Tambang Emas Poboya yang Dikelola CPM
“Kalau ada rakyat kita seperti itu, harus dibantu, bukan dijauhi. Jangan sampai pencanangan hari ini berhenti sampai di sini,” tegasnya.
Gubernur Anwar Hafid juga menargetkan evaluasi enam bulan ke depan, tepatnya Juli 2026. Ia berjanji akan kembali ke Desa Nupabomba untuk melihat langsung hasil intervensi.
“Hari ini tercatat 29 anak stunting di Nupabomba. Enam bulan ke depan, saya berharap sudah tidak ada lagi,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Gubernur mengusulkan pola pendampingan satu OPD satu anak stunting, dengan estimasi bantuan sekitar Rp15.000 per hari atau Rp400–450 ribu per bulan per anak.
Baca Juga: Kode Politik Gubernur Anwar Hafid di Momen Muswil PKB Sulteng
Bantuan diberikan langsung kepada ibu, dengan pendampingan PKK dan tenaga kesehatan.
“OPD jangan datang ke rumah binaan dengan tangan kosong. Bawa telur, buah, susu. Bukan hanya anaknya yang diurus, ibunya juga harus kita perhatikan,” tandasnya.
Program Berani Pelita Hati ini akan dijadikan pilot project di Desa Nupabomba dan Desa Ganti, sebelum direplikasi ke desa-desa lain di Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Gubernur Sulteng Serahkan SK 1.103 PPPK Pemprov, Didominasi Tenaga Guru
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny Lamadjido yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulteng, menegaskan peran strategis PKK sebagai ujung tombak penanganan stunting hingga tingkat dasawisma.
“Struktur PKK memungkinkan intervensi by name, by address, by case. Inilah yang membuat program benar-benar berjalan di lapangan,” ujarnya.
Ia menyebutkan prevalensi stunting Sulawesi Tengah berdasarkan SSGI turun dari 27,1 persen pada 2023 menjadi 26,1 persen di 2024. Pada 2025, meski tanpa SSGI, data EPPGBM menunjukkan capaian sekitar 9,6 persen secara provinsi dan 19,6 persen di Kabupaten Donggala.
Baca Juga: Gubernur Sulteng dan ICECC Bertemu, Jajaki Peluang Penerbangan Tiongkok – Palu
Untuk menjaga akurasi data, Pemprov Sulteng mengalokasikan insentif fiskal sebesar Rp5,6 miliar untuk pengadaan alat antropometri standar serta penguatan pendampingan enumerator.
“Kita benahi kesalahan pengukuran yang selama ini memengaruhi fluktuasi data,” jelasnya. (*)
