MOROWALI UTARA – Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Morowali Utara yang membahas penanganan debu dan polusi udara akibat aktivitas pertambangan, mendadak berubah tegang.
Rapat yang digelar Jumat, 20 Februari 2026 itu, diwarnai aksi gebrak meja oleh Ketua DPRD Morowali Utara, Warda Dg Mamala, SE.
Baca Juga: Kasus Pasien Amandel Meninggal Lanjut Proses Hukum? Salah Satu Rekom RDP Perkuat Keluarga
RDP tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya terkait keluhan masyarakat lingkar tambang.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Morut, Hj. Megawati Ambo Assa, dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD, unsur eksekutif, perwakilan masyarakat, hingga sejumlah perusahaan pemilik IUP.
Sejak awal forum, Warda mengingatkan agar pembahasan tetap fokus pada substansi, yakni penanganan debu. Ia menegaskan, masyarakat datang untuk mendengar keputusan konkret DPRD, bukan diskusi yang melebar ke isu lain, termasuk kunjungan sejumlah anggota DPRD ke Soroako PT Vale.
Baca Juga: Ketua DPRD Morut Tinjau Penimbunan Tanggul Pelangi
“Ini teman-teman aliansi (mereka yang demo beberapa waktu lalu) datang untuk mendengarkan apa hasil keputusan DPRD sebagai corong masyarakat terkait debu. Pemilik IUP mau ditanyai, patuh atau tidak terhadap kaidah pertambangan dan lingkungan sesuai AMDAL. Kalau tidak patuh, kita rekomendasikan. Kalau tidak patuh lagi, kita bentuk Satgas,” tegas Warda di hadapan peserta rapat.
Menurutnya, persoalan utama hanya satu: kepatuhan terhadap kaidah pertambangan dan lingkungan. Jika tidak dipatuhi, DPRD berwenang mengeluarkan rekomendasi sanksi.
Baca Juga: DPRD Morut Dorong Pengelolaan Perseroda Profesional dan Transparan
Namun situasi mulai memanas ketika pimpinan sidang, Megawati Ambo Assa, menegaskan bahwa dirinya memimpin jalannya rapat dan pembahasan tidak dimaksudkan melebar, meski tetap membuka ruang penjelasan.
“Maaf ibu ketua, saya yang pimpin sidang. Bukan kita mau membahas secara detail, tidak sama sekali,” sergah Megawati memberi penjelasan.
Pernyataan itu memicu ketegangan. Warda yang merasa tidak dihargai dan menilai pembahasan mulai bertele-tele langsung bereaksi keras.
Baca Juga: DPRD Morowali Utara Sahkan APBD 2026
Ia menggebrak meja, lalu berdiri dan meninggalkan ruang rapat alias walk out.
Sejumlah anggota DPRD tampak mengikuti langkahnya keluar ruangan, meninggalkan suasana sidang yang dipimpin Wakil Ketua I yang masih berlangsung.
Dikonfirmasi usai insiden tersebut, Warda menegaskan keputusannya keluar bukan bentuk ketidakhormatan kepada aliansi masyarakat, melainkan karena RDP ia nilai tidak efektif.
Baca Juga: HUT ke-12 Kabupaten Morowali Utara, Gubernur Sulteng Hadir
“Saya keluar karena terlalu bertele-tele. Ini waktu puasa. Apa hasil keputusan yang diharapkan? Jangan dibahas sampai ke Soroako. Semua sudah paham,” kata politisi Golkar itu.
“Pertanyaannya, dilaksanakan atau tidak? Kalau tidak, DPRD berhak merekomendasikan. Harapan saya, poin-poin yang disepakati tanggal 5 itu harus ditandatangani hari ini oleh masyarakat dan pemilik IUP,” tegasnya lagi.
Baca Juga: Ironi di Morowali Utara: Nikelnya Mendunia, Listrik di Bungku Utara Masih Meredup
Sikap Warda mencerminkan supaya RDP tidak berhenti pada perdebatan, melainkan menghasilkan keputusan tegas dan komitmen tertulis dari perusahaan terkait pengendalian debu dan kualitas udara. (*)
