MOROWALI UTARA – Istri seorang pejabat eselon II di Kabupaten Morowali Utara (Morut), kini telah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2025.
Selain dia, istri seorang pengusaha dan kepala bank juga demikian. Ketiga istri tersebut telah diangkat menjadi PPPK di Morut. Padahal, ketiganya diduga tidak pernah bekerja sebagai tenaga honorer.
Data yang dihimpun media ini menyebutkan, ketiganya sudah terangkat PPPK 2025, tapi diragukan pernah menjadi tenaga honorer di instansi mana di Pemkab Morut.
Baca Juga: Alat Beratnya Diduga Digelapkan, Pengusaha Tolitoli Rugi Ratusan Juta
“Kapan istri kepala badan itu jadi tenaga honorer? Kemudian, istri pengusaha dan istri kepala bank juga kapan? Tolong tunjukan datanya kepada kami,” kata sumber media ini di Morut, baru-baru ini.
Faktor yang membuat para istri mereka terangkat jadi PPPK, karena ada indikasi kedekatan dengan pejabat berpengaruh di Morut. Itulah sehingga istri mereka bisa lolos seleksi PPPK.
“Ini makin ramai dan heboh. Akan memicu rasa kecemburuan dan pertanyaan keadilan bagi yang lain,” sinis warga Morut lainnya.
Fenomena ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik honorer siluman, yakni mereka yang tidak pernah mengabdi sebagai tenaga honorer namun bisa masuk dalam daftar peserta PPPK dengan memanipulasi dokumen.
Baca Juga: Desa Molino di Morut Diterjang Banjir Bandang, Rumah Warga dan Kos-kosan Hanyut
Saat ini, kasus dugaan manipulasi dokumen dalam seleksi PPPK, termasuk di Morut, sedang dalam pemeriksaan pihak kepolisian.
Publik menunggu kejelasan penegakan hukum serta transparansi dari pemerintah daerah, agar proses seleksi PPPK benar-benar berjalan sesuai aturan dan tidak mencederai rasa keadilan. (*)
