MOROWALI UTARA – Ketua DPRD Morowali Utara, Warda Dg Mamala, SE memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Rabu (24/9/2025) siang.
Rapat berlangsung hingga sore dengan agenda penyempurnaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Suasana rapat cukup hangat. Warda tampil tegas menyampaikan kritik kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baca Juga: ASN Pemprov Sulteng Diajak Nabung Emas, Sekprov Yakin Keuntungannya Bisa Beli Rumah
Ia menyoroti alokasi anggaran penanganan stunting yang dinilai belum maksimal. Menurutnya, porsi anggaran justru lebih banyak terserap untuk perjalanan dinas.
“Kita evaluasi perjalanan masing-masing dinas. Jangan lebih besar perjalanan dinasnya. Apa hubungannya Dinas Lingkungan Hidup dengan penurunan stunting?” tegas Warda.
Baca Juga: Dua Pelaku PETI di Ongka Malino Parigi Moutong Ditangkap
Selain itu, Warda juga mempertanyakan pola pembagian anggaran yang dianggap tidak jelas. Ia secara terbuka menanyakan hal itu kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Morowali Utara, Musda Guntur.
“Pak Sekda, kenapa ini dibagi-bagi anggarannya?” tanya Warda.
Baca Juga: Kasus Keracunan MBG di Sulteng, Longki Djanggola Nyatakan SOP Dilanggar
Menanggapi hal tersebut, Sekda Musda Guntur mengakui adanya kelemahan dalam evaluasi lintas sektor. Ia menyebut banyaknya usulan dari OPD membuat pembiayaan terkesan tersebar.
“Karena masing-masing OPD mengajukan anggaran lintas sektor. Evaluasi kita memang masih kurang. Terlalu banyak belanja-belanja. Seharusnya fokus ke intervensi nutrisi dan vitamin,” jelasnya.
Baca Juga: Bertemu Kemendagri, Ketua DPRD Morut Komitmen Kawal Penggunaan TKD
Warda kembali mengingatkan agar belanja perjalanan dinas tidak lebih besar daripada intervensi langsung untuk nutrisi dan kesehatan masyarakat. Ia juga menekankan agar setiap OPD hanya mengusulkan program stunting sesuai tupoksinya.
“Persentase stunting tidak akan menurun jika terlalu besar perjalanan dinas. Apa hubungannya Dinas Lingkungan Hidup dengan penurunan stunting?” tandasnya.
Baca Juga: DPRD Morut Buka Masa Sidang I Tahun 2025–2026, Tetapkan Jadwal dan Rencana Kerja
Rapat Banggar DPRD Morut menjadi momentum penting untuk memastikan alokasi APBD perubahan 2025 tepat sasaran.
DPRD menegaskan komitmennya mengawal anggaran daerah agar lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)
