PALU – Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah menjadi panggung penting. Bukan hanya konsolidasi partai, tetapi juga pembahasan isu strategis daerah. Terutama soal tambang yang belum maksimal memberi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Sulawesi Tengah.
Musda yang digelar di Sriti Convention Hall Palu, Minggu (24/8/2025), dihadiri langsung Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia.
Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menjadi salah satu tamu istimewa di momen itu.
Baca Juga: Bahlil Lahadalia Dijadwalkan Buka Musda Golkar Sulteng pada 24 Agustus di Palu
Saat memberi sambutan, Anwar Hafid di hadapan Bahlil menegaskan Sulteng adalah provinsi kaya. Potensi nikel, emas, hingga tembaga tersedia melimpah. Namun, kekayaan itu belum memberi manfaat besar bagi daerah.
“PAD kita masih jauh dari harapan. Dengan APBD sekitar Rp5,5 triliun, termasuk PAD Rp2,5 triliun, sebenarnya masih bisa ditambah Rp2 triliun kalau tata kelola pertambangan dibenahi,” kata Anwar
Pernyataan itu langsung ditanggapi Bahlil. Ia mengakui ada persoalan struktural dalam izin tambang yang membuat daerah sulit mendapatkan manfaat.
Baca Juga: Jangan Terprovokasi, Motif Pelaku Menikam Ustadz di Morut Sedang Didalami Polisi
Saat ini, banyak izin usaha masih dikuasai perusahaan besar dari Jakarta. Sementara masyarakat lokal hanya jadi penonton.
“Ini tidak adil. Barang milik daerah, tapi yang pegang izin orang Jakarta, itu-itu saja. Karena itu kita akan ubah Undang-Undang Minerba. Orang daerah harus jadi tuan di negeri sendiri. Koperasi, UMKM, dan BUMD akan kita prioritaskan,” janji Bahlil.
Ia menambahkan, pemerintah pusat kini mendorong hilirisasi agar nilai tambah tambang bisa dinikmati di daerah. Presiden Prabowo, kata Bahlil, berkomitmen menjalankan Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten.
“Golkar pun siap berada di garda terdepan untuk memastikan sumber daya alam dikelola sebesar-besarnya untuk rakyat,” tegas putra Papua itu.
Baca Juga: Pascabanjir Molino, Gubernur Sulteng Langsung Hentikan Aktivitas Tambang PT Bumanik dkk
Bahlil juga menyinggung adanya perbedaan mekanisme izin antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian. Menurutnya, izin industri dari Kemenperin justru minim kontribusi ke PAD.
“Kalau ini beres, PAD Sulteng bisa bertambah Rp2 triliun. Dengan begitu, fiskal daerah akan lebih kuat untuk membangun Sulteng lebih maju,” ujarnya.
Selain soal tambang, Musda XI Golkar juga jadi ajang konsolidasi politik. Anwar Hafid yang hadir dengan jas kuning mengibaratkan Golkar sebagai pohon beringin kokoh, tempat banyak pihak bisa bernaung.
Bahlil pun memuji soliditas Golkar Sulteng. Ia menegaskan, sejak awal Golkar lahir untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, dan tetap akan menjadi mitra pemerintah dalam mengawal pembangunan energi dan pangan. (*)
