DONGGALA – Warga Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, mengaku merasa dikriminalisasi. Saat ini, warga dilaporkan ke Polda Sulawesi Tengah oleh PT Wadi Al Aini Membangun (WAAM).
PT WAAM merupakan perusahaan tambang galian C yang baru beroperasi di Loli Oge.
Laporan polisi perusahaan terkait dugaan perusakan aset perusahaan yang disebut terjadi pada 3 Desember 2025.
Baca Juga: Komnas HAM: Dampak Negatif Pertambangan Galian C Donggala Parah dan Serius
Warga menilai, laporan polisi tersebut berkaitan langsung dengan penolakan mereka terhadap aktivitas tambang.
PT WAAM diketahui mengantongi konsesi tambang seluas sekitar 19 hektare di Desa Loli Oge. Sejak awal, kehadiran perusahaan ditolak warga, karena dinilai berpotensi merusak lingkungan dan lokasinya berdampingan dengan permukiman.
Koordinator Penolakan Tambang, Nur Yanti Polopadang, menegaskan warga tidak melakukan perusakan. Menurutnya, warga hanya membongkar bangunan yang berdiri di badan jalan desa.
“Itu bukan perusakan. Kami hanya membongkar pondasi di jalan desa,” kata Nur Yanti saat ditemui di Kantor LBH Sulawesi Tengah, Senin (22/12/2025).
Ia menjelaskan, bangunan tersebut hanya berupa pondasi dengan susunan beberapa batako. Lokasinya merupakan jalan desa yang selama ini digunakan warga untuk ke kebun dan beraktivitas.
Nur Yanti juga menyebut pembongkaran dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kepala Desa Loli Oge. Keberadaan bangunan dinilai menghambat akses warga.
Baca Juga: Identitas Warga Dijamin, Bupati Donggala Luncurkan Kanal Pengaduan ‘PPPK Siluman’
Selain soal jalan desa, warga juga menyoroti perizinan perusahaan. Menurut mereka, PT WAAM baru mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
“RKAB belum ada, tapi alat berat sudah di lokasi,” ujarnya.
Warga juga mengeluhkan dampak lingkungan. Material tambang kerap jatuh ke jalan dan membahayakan pengguna jalan. Selain itu, disebut belum ada pelepasan lahan dari warga.
Baca Juga: Muslihat Cinta Dosen di Palu Berujung di Kantor Polisi
Penolakan inilah yang diyakini warga menjadi pemicu laporan polisi terhadap mereka. Merasa tertekan, belasan warga kemudian meminta pendampingan hukum ke LBH Sulawesi Tengah. Mereka diterima langsung oleh tim LBH Sulteng.
Kuasa hukum LBH Sulteng, Abdul Rahman Darmawan, memastikan pihaknya siap mendampingi warga menghadapi proses hukum di Polda Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Komnas HAM Sulteng Khawatir Tuntutan Penciutan Lahan Konsesi PT CPM Berlarut-larut
LBH Sulteng menyatakan, perlu ada kejelasan status lokasi yang dipersoalkan, apakah benar merupakan jalan desa atau aset perusahaan. Pendampingan diharapkan dapat melindungi hak-hak warga dan memastikan proses hukum berjalan adil. (*)
