Bertemu Kemendagri, Ketua DPRD Morut Komitmen Kawal Penggunaan TKD

Bertemu Kemendagri, Ketua DPRD Morut Komitmen Kawal Penggunaan TKD
Ketua DPRD Morut, Warda Dg Mamala (kedua dari kanan), bersama Wabup Morut, Sekab dan TAPD, saat berada di Kemendagri RI, Senin 15 September 2025. (Foto: IST).

JAKARTA – Rombongan Pemkab Morowali Utara dan jajaran DPRD, bertandang ke  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta pada Senin, 15 September 2025.

Dari Pemkab ada Wakil Bupati Djira K, Sekab dan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD). Sementara dari DPRD Morowali Utara, dihadiri langsung Ketua DPRD Warda Dg Mamala dan beberapa anggota DPRD lainnya.

Bacaan Lainnya

Baca Juga: Masukan Arief Ibrahim agar PAD Morut Meningkat, Tanpa Bebani Masyarakat

Hari itu, rombongan Pemkab dan DPRD melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen BAKD) Kemendagri.

Ketua DPRD Morut Warda Dg Mamala, SE menegaskan komitmennya mengawal penuh pemanfaatan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.

Baca Juga: Jalan di Morut Poros Ganda-Ganda – Soyo Jaya Mulai Diperbaiki

“Agar (APBN) tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Warda dihubungi usai audiensi dengan Kemendagri.

Audiensi digelar di Ruang Rapat Lantai 11 Gedung H Ditjen BAKD Kemendagrim

Pertemuan dengan rombongan dari Morowali Utara dipimpin Kasubdit Fasilitasi DAU, DBH, dan DAK, Mirzawarman, membahas fokus penggunaan TKD 2026 pada tiga prioritas utama.

Baca Juga: Kesederhanaan Warda Dg Mamala bagi Warga Morut: Pernah Jaga Toko dan Hapus Bon sebelum Jadi Wakil Rakyat

Pertama, pemenuhan gaji dan tunjangan ASN. Kedua, pembiayaan operasional kantor, dan yang ketiga, dukungan layanan publik seperti sekolah dan puskesmas.

Warda Dg Mamala menyebut, pertemuan dengan Kemendagri merupakan momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan DPRD.

Baca Juga: Rp23 M Proyek Fisik di Morut Dilelang saat Memasuki Musim Hujan

“Yang jelas, DPRD Morut akan mengawal kebijakan anggaran hingga tahap implementasi. Supaya tidak melenceng dari sasaran, sehingga setiap rupiah TKD benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan publik yang lebih baik,” ujar politisi perempuan Partai Golkar itu. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *