PALU – Ada beberapa penekanan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD tahun anggaran 2025, pada Rabu (3/9/2025).
Rapim dihadiri seluruh OPD di jajaran Pemprov Sulteng. Wagub Reny Lamadjido dan Sekprov Novalina Wiswadewa, mendampingi Gubernur Sulteng saat Rapim berlangsung.
Baca Juga: Polda-BPN Bertemu, Sepakat Perkuat Sinergitas Penyelesaian Sengketa Tanah di Sulteng
Gubernur berharap, seluruh OPD teliti dalam melaksanakan program yang sudah direncanakan. Harus ada evaluasi kegiatan, terutama pekerjaan yang rawan tidak selesai sebelum akhir tahun.
“Kalau memang tidak memungkinkan dilaksanakan, lebih baik ditunda. Daripada menimbulkan masalah. Segera laporkan apa adanya, jangan direkayasa. Yang bisa jalan, lanjutkan. Yang rawan, hentikan,” tegas Gubernur Anwar Hafid.
Anwar mengingatkan OPD untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini harus menjadi fokus utama.
Baca Juga: Jalan di Morut Poros Ganda-Ganda – Soyo Jaya Mulai Diperbaiki
Terlebih lagi tahun 2026, dana transfer dari pusat ke daerah akan berkurang 30 persen. Untuk itu, OPD diwajibkan kreatif membuka akses program ke kementerian terkait.
“Kita perlu kembali seperti sebelum 2014, aktif mengejar program ke pusat. Setiap OPD harus punya jalur di kementerian. Tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Itulah yang saya sebut APBD bayangan, kegiatan yang bisa kita tarik dari pusat,” kata Anwar memberi arahan.
Gubernur memberi contoh keberhasilan dalam peningkatan pajak air permukaan. Ia menekankan, pengawasan wajib pajak bukan hanya tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah, tetapi semua dinas harus berperan.
Baca Juga: Reses di Tiu, Yaristan Pastikan Aspirasi Desa Terkawal ke DPRD Morut
“Bapenda itu ibarat striker. Tapi kalau tidak ada bola yang dioper dari OPD lain, bagaimana bisa cetak gol? Karena itu, saya minta semua dinas melakukan pengawasan serius di bidang masing-masing,” ujarnya.
Orang nomor satu Sulteng ini membagikan pengalamannya saat menjabat pajabat di daerah . Saat itu, ia dipercaya memegang banyak jabatan sekaligus, termasuk mengoordinasikan proyek pembangunan dan menertibkan kawasan pesisir danau yang puluhan tahun tidak tersentuh.
“Itu bukti bahwa saya tidak hanya bercerita, tapi benar-benar bekerja di lapangan. Pengalaman itu jadi bekal saya dalam mengawal pembangunan di Sulawesi Tengah ini,” katanya.
Baca Juga: Gubernur Sulteng Ingatkan Pemerintah soal Kejelasan Kewenangan Daerah Awasi Pertambangan
Ke depan, digitalisasi dan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memperkuat tata kelola pembangunan, saatnya diterapkan. Seperti penggunaan CCTV dan command center, sebagai instrumen kontrol publik yang efektif.
“Target kita jelas, pembangunan harus selesai tepat waktu, PAD meningkat, dan tata kelola pemerintahan bertransformasi menuju digital. Semua OPD harus bekerja cepat, disiplin, dan transparan,” tutup Gubernur Sulteng. (*)
