TOLITOLI – Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, sejak awal 2025 lalu telah meminta seluruh daerah untuk berhemat. Ini sebagai langkah antisipatif kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah. Tujuan penghematan agar keuangan daerah sehat dan stabilitas fiskal terjaga.
Ironisnya, Pemerintah Kabupaten Tolitoli justru membeli aset yang nilainya mencapai Rp7 miliar menggunakan dana APBD-P tahun 2025.
Baca Juga: Tolitoli Banjir, Ketinggian Air Nyaris di Atap Rumah
Tak ayal, kebijakan tersebut melahirkan beragam tanya di tengah masyarakat kota cengkeh. Terlebih lagi ketiga aset yang dibeli diduga milik orang di lingkar kekuasaan Pemkab Tolitoli.
Seperti pembelian rumah milik Sekretaris Kabupaten (Sekab) Tolitoli Asrul Bantilan yang nilainya mencapai Rp 800 juta. Kemudian rumah milik Isti, adik kandung Bupati Tolitoli senilai Rp1,2 miliar, serta pembelian 3 hektare lahan TPA di Desa Buntuna yang nilainya mencapai Rp 5 miliar.
Baca Juga: Dinobatkan Putri Danau Poso 2025, Bupati Amran: Ayuning Kebanggaan Tolitoli
Beredar kabar, pengadaan ketiga aset tersebut tanpa persetujuan DPRD serta tidak melalui tim penilai Appraisal.
Menariknya lagi, Arfan selaku Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Pemkab Tolitoli yang coba dihubungi wartawan terkait pembelian aset, menyarankan permalasahan ini ditanyakan langsung kepada Salim, selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK).
“Silakan koordinasi langsung dg PPTK-nya an. Pak Salim,” kata Arfan melalui pesan singkat di WhatsApp, Senin sore (26/1/2026).
Baca Juga: Muhammad Neng Lantik Pengurus Tolitoli, Jadikan KKLR Rumah Kebersamaan
Salim yang dikonfirmasi mengaku bahwa pembelian ketiga aset telah melalui tim penilaian Appraisal. Bahkan menurutnya, semua pembelian aset melaliui tim Appraisal. Tapi saat ditanya apakah pembelian aset telah mendapat persetujuan DPRD, ia meminta agar ditanyakan kepada Kabag Tapem.
“Yang dibeli itu bukan rumah adik Bupati, tapi rumah suaminya Isti,” ujar Salim coba meredam sorotan pengadaan aset di Pemkab Tolitoli.
Baca Juga: Baru Seumur Jagung, Proyek Pengaman Pantai Rp1,8 Miliar di Galumpang Tolitoli Sudah Rusak
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Tolitoli Risman membenarkan jika pembelian aset Pemkab telah melalui persetujuan DPRD karena dibahas di rapat KUA-PPS APBD- 2025. Namun perihal aset milik siapa yang dibeli, DPRD tidak mengetahui.
“Setelah kami periksa notulen rapat, ternyata ada persetejuan pembelian aset,” kata Risman.
Namun, tambahnya, perihal ketiga aset yang dibeli TPAD, ia tidak mengetahui persis, baik itu pembelian rumah Sekab yang notabene Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), rumah adik Bupati, serta 3 hektar lahan TPA di Desa Buntuna.
Baca Juga: Diguyur Hujan Berjam-jam, Palu dan Donggala Terendam Banjir
“Soal pembelian rumah siapa itu, kami tidak tahu. Yang kami tahu, ada pembelian aset untuk kantor Dinas Sosial dan Kantor Bawaslu. Soal anggaran pembelian kita serahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) setelah melalui penilaian tim Apparaisal,” paparnya.
Ditengarai, pembelian aset-aset ini selain beraroma korupsi dan dugaan mark up harga, juga ada indikasi kongkalikong. Apalagi jauh sebelumnya harga rumah Isti saat dijual via medsos hanya seharga Rp1 miliar. Tapi saat transaksi dibeli Rp1,2 miliar.
Baca Juga: Tim Gabungan Evakuasi Warga Terdampak Banjir di Tolitoli
Bahkan harga rumah pribadi Sekab sendiri dari taksiran masyarakat setempat, hanya kisaran Rp 300 juta. Tapi dibeli Pemkab dengan harus Rp800 juta.
Sekretaris Kabupaten Tolitoli Asrul Bantilan yang berusaha dikonfirmasi via ponsel enggan memberikan tanggapan, meski sudah beberapa kali dihubungi. Termasuk membalas konfirmasi via WhatsApp, Sekab enggan merespons. (*)
