PALU – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Bartholomeus Tandigala, menyayangkan kegaduhan publik yang dipicu keberadaan Satgas BSH (Berani Saber Hoaks) bentukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Bartho – sapaan akrabnya, mengaku kaget dengan keberadaan Satgas BSH yang tiba-tiba jadi sorotan dan ramai diperbincangkan publik.
Baca Juga: Satgas BSH Bikin Gaduh, Pemprov Sulteng Lakukan Evaluasi
“Sejujurnya, kami baru tahu juga ada Satgas BSH ini. Yang jelas, jadi perhatian kami di DPRD,” kata politisi Partai Gerindra itu dihubungi, Selasa (6/1/2026) siang via ponselnya.
Meski tidak mengikuti secara lengkap perkembangan informasi Satgas BSH, namun Bartho tidak setuju dengan tindakan Satgas yang dianggap melampaui kewenangan. Apalagi sampai melabeli produk berita jurnalistik sebagai malinformasi.
Baca Juga: Gaduh Satgas BSH Berimplikasi Hukum, Gubernur Sulteng Bisa Dimintai Pertanggungjawaban
“Ini koreksi dan Satgas BSH ini menjadi perhatian kita bersama,” tegas Bartho.
Ia menyatakan setuju dengan langkah yang diambil Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Sulteng, yang akan mengevaluasi Satgas BSH. Karena Satgas tersebut berada di bawah koordinasi dinas. Apa yang mereka lakukan, harus atas izin dan sepengetahuan dinas.
“Kita kembali ke jalur yang benar. Dinas yang berperan besar. Mereka (Satgas BSH) jangan bertindak tanpa pantauan dinas,” ujarnya.
Baca Juga: Gubernur Anwar Hafid Nyatakan masih Sebatas Evaluasi Satgas BSH, Lanjut atau Tidak?
Hal yang paling ditolak Bartho adalah ketika Satgas BSH, seolah-olah seperti fungsi Dewan Pers. Mereka bertindak menilai dan terkesan menjustifikasi pemberitaan media. Hal itu sangat Bartho tidak setuju.
“Kan ada Dewan Pers. Bukan Satgas mau jadi seperti Dewan Pers. Tidak benar itu,” tegasnya.
Baca Juga: KKJ Kritisi Satgas BSH Bentukan Gubernur Anwar Hafid: Pers Bukan Musuh Pemerintah
Untuk itu, segera lakukan evaluasi Satgas BSH. Dinas jangan tunda lagi untuk melakukan evaluasi. Jangan dibiarkan ini berlarut-larut.
Sebab, Bartho khawatir jangan sampai dampak keberadaan Satgas BSH, akan menyeret-nyeret kebijakan Gubernur Sulteng yang telah membentuk Satgas BSH.
“Kekeliruan atau tindakan berlebihan Satgas, bukan kekeliruan Gubernur Sulteng yang telah membentuknya. Saya tidak melihat itu,” tekan Bartho.
Baca Juga: Giliran AJI Palu Kritik Satgas BSH yang Dibentuk Gubernur Sulteng
Lagipula selama ini, lanjutnya, peran-peran PPID dan Kehumasan sudah dilakukan dinas dan Biro Adpim. Sehingga ketika Satgas ada, memang perlu diperjelas fungsinya.
“Harus jelas batasan tugas dan fungsi Satgas, dengan peran OPD atau organisasi yang sudah ada. Ini harapan saya,” harap Bartho. (*)
