PALU – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan warga lingkar tambang Poboya, khususnya para penambang.
Dukungan itu terkait tuntutan penciutan lahan konsesi PT Citra Palu Minerals (CPM) dan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Baca Juga: Kapan Realisasi Penciutan Lahan? Hari Ini Ribuan Penambang Rakyat Poboya Turun ke Jalan
Sikap tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, saat menemui ribuan warga penambang Poboya saat aksi damai di depan Kantor DPRD Kota Palu Jalan Moh Hatta, Rabu (28/1/2026).
Rusman menegaskan, Fraksi PKS berpihak pada hak-hak masyarakat lingkar tambang. Aspirasi warga, kata dia, harus diperjuangkan secara adil dan bermartabat.
“Ini adalah hak masyarakat. Fraksi PKS mendukung penuh perjuangan warga Poboya,” tegasnya.
Baca Juga: Komnas HAM Sulteng Khawatir Tuntutan Penciutan Lahan Konsesi PT CPM Berlarut-larut
Sebagai wakil rakyat, Rusman memastikan DPRD Kota Palu selalu membuka ruang dialog. Terutama untuk menampung aspirasi warga penambang rakyat yang selama ini terdampak kebijakan pertambangan.
Ia juga berkomitmen mendorong dialog lintas lembaga. Tujuannya agar persoalan Poboya dibahas secara menyeluruh dan menemukan solusi yang berpihak pada masyarakat.
Baca Juga: Pertambangan Poboya Perlu Jalan Tengah!
Di sisi lain, Rusman menegaskan PKS tidak menolak investasi. Namun, investasi harus berjalan dengan prinsip keadilan dan tidak mengabaikan hak warga.
“Kami tidak anti investasi. Tapi keadilan bagi masyarakat di tanah Kaili ini harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Palu, Nurhalis Nur. Ia menegaskan DPRD harus berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Baca Juga: Warga Loli Oge Tolak Tambang Galian C
Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi yang kian berat, kehadiran wakil rakyat sangat dibutuhkan masyarakat.
“Anggota DPRD harus hadir dan berdiri bersama rakyat Kota Palu,” pungkasnya. (*)
