PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, turun langsung menemui massa tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Donggala yang menggelar aksi di halaman kantor Gubernur, Rabu (5/11/2025).
Pertemuan berlangsung terbuka dan dialogis. Gubernur Anwar Hafid menyampaikan empatinya atas kondisi para tenaga PPPK yang hingga kini belum menerima gaji ke-13 dan sisa Tunjangan Hari Raya (THR).
Baca Juga: Kelulusan PPPK Tiga Daerah di Sulteng Bermasalah, Komnas HAM Buka Posko Pengaduan
Ia menjelaskan, keterlambatan pembayaran tersebut disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
“Donggala itu hanya tinggal sekitar 20 miliar dana yang bisa digunakan untuk seluruh program. Jadi memang kondisinya berat, tapi InsyaAllah kita cari solusi bersama,” ujar Gubernur.
Anwar Hafid menegaskan, tenaga PPPK memiliki hak yang sama dengan ASN dan tidak dapat diberhentikan tanpa alasan yang sah. Ia mengimbau agar seluruh tenaga PPPK tetap disiplin, bertanggung jawab, dan menjaga etika dalam bekerja.
Baca Juga: Tak Perlu Khawatir, Wakil Ketua MPR Tegaskan Anggaran PPPK Donggala Jadi Tanggung Jawab Pusat
“Sepanjang bekerja dengan baik dan bertanggung jawab, tidak ada alasan untuk diberhentikan. Hak kalian tetap dijamin oleh aturan yang berlaku,” tegasnya.
Gubernur juga menjelaskan, sebagian THR telah dibayarkan sebesar 50 persen. Sementara sisanya serta gaji ke-13, masih akan dibahas bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk mencari penyelesaian terbaik.
Baca Juga: Gubernur Sulteng Serahkan SK 1.103 PPPK Pemprov, Didominasi Tenaga Guru
“Pemerintah tidak lepas tangan. Ini sudah menjadi tanggung jawab bersama, dan kami terus mencari jalan keluarnya,” katanya.
Di akhir pertemuan, Gubernur Anwar menyampaikan apresiasi atas kesabaran para tenaga PPPK. Ia memastikan Pemprov Sulteng akan memfasilitasi pertemuan lanjutan antara perwakilan PPPK, Bupati Donggala, dan pihak terkait untuk membahas langkah penyelesaian. (*)
