MOROWALI UTARA – Menyikapi situasi nasional yang bergolak, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut) menggelar rapat koordinasi, Selasa (2/9/2025).
Pemkab Morut mengundang Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Perkembangan situasi nasional pasca-aksi demonstrasi dinilai berdampak ke daerah.
Baca Juga: Semua Lega, Demo 1 September di Palu Tertib dan Aman
Anggota DPRD Morut, Yaristan Palesa, SH, turut hadir di rakor hari itu. Kepada media, ia menyampaikan kegelisahannya atas dinamika yang terjadi di tanah air beberapa hari belakangan.
Rakor Pemkab Morut sikapi situasi nasional yang begolak akhir-akhir ini
Ia menegaskan, berbagai peristiwa nasional tidak hanya berdampak pada stabilitas sosial, tetapi juga menimbulkan beban psikologis bagi dirinya dan keluarga.
Baca Juga: Aksi Demo Dimana-mana, Mantan Gubernur dan Wali Kota Palu Serukan Jaga Sulteng
“Saya turut berduka cita atas apa yang terjadi di hari-hari belakangan ini. Khususnya kami sebagai wakil rakyat, kejadian ini menjadi guru teladan untuk introspeksi diri dan memperbaiki cara kerja melayani masyarakat sesuai amanah undang-undang,” ucap Yaristan.
Politisi Golkar Morut itu mengaku, keresahan yang muncul bahkan turut dirasakan oleh anak-anaknya. Hal ini menjadi bukti, sebutnya, bahwa situasi nasional berimbas sampai ke daerah. Apalagi bagi para pejabat publik di Morut, termasuk dirinya.
Untuk itu, Yaristan mengingatkan masyarakat agar tidak mencampuradukkan tugas dan kewenangan anggota DPRD di daerah dengan DPR RI. Hak, kewajiban, hingga tunjangan yang diterima keduanya berbeda jauh.
“Sangat berbeda. Mulai dari tunjangan, gaji, maupun kewenangan,” ujar Yaristan.
Kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, harus menjadi momentum bagi semua wakil rakyat, termasuk di Morowali Utara untuk membenahi diri. Lakukan instrospeksi diri masing-masing.
“DPRD harus bekerja lebih serius, dekat dengan masyarakat, serta menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten,” komitmen pria berkacamata ini.
Hal yang sama diutarakan Ketua DPRD Morut sekaligus Ketua DPD II Partai Golkar Morut, Hj. Warda Dg Mamala, SE.
Ketua DPRD Morut, Warda Dg Mamala.
Baca Juga: Aksi Penjarahan saat Aksi Demo, MUI Palu: Dilarang Agama dan Meninggalkan Luka Sosial
Ia mengimbau seluruh fraksi di DPRD Morut, khususnya Fraksi Golkar, fokus pada kerja nyata di lapangan ketimbang pencitraan di media sosial.
Warda menilai, lambannya penegakkan hukum, meningkatnya kesenjangan sosial, hingga maraknya peredaran narkoba, menjadi faktor pemicu keresahan publik yang perlu segera diatasi.
“Mari sama-sama jaga Morut. Daerah yang kita cintai bersama. Tempat kita hidup dan dibesarkan,” ajak Warda kepada warga Morut tanpa terkecuali.
Baca Juga: Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Presiden RI ke-7 Jokowi Mengaku Terpukul
Rakor tersebut dihadiri Wakil Bupati Morut, Kapolres Morut, serta sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.
Semua unsur Forkopimda sepakat untuk memperkuat koordinasi dan merespons cepat berbagai isu di Morut, termasuk pembangunan ibu kota Morut dan penanganan persoalan publik lainnya. Tujuannya agar tidak menimbulkan potensi gejolak di tengah masyarakat. (*)
