JAKARTA – Politisi PDI Perjuangan, M. Guntur Romli menegaskan tidak setuju dengan wacana Pilkada melalui DPRD.
Guntur menegaskan, partainya tetap konsisten mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat.
Baca Juga: Anggota DPR RI Matindas Rumambi Pimpin PDI Perjuangan Sulteng 2025–2030
Penegasan ini diutarakan Guntur guna merespons wacana pengembalian mekanisme Pilkada melalui DPRD yang baru-baru ini digulirkan Partai Golkar.
Melalui akun media sosial X pribadinya, @GunRomli, ia menekankan sikap PDI Perjuangan terkait isu Pilkada melalui DPRD, tidak berubah sejak 10 tahun yang lalu.
Baca Juga: Buka Konferda PDI Perjuangan Sulteng, Olly Dondokambey Beri Peringatan Keras ke Kader Banteng
“Sikap PDI Perjuangan tidak berubah dari tahun 2014, PDI Perjuangan tetap ingin Pilkada langsung dan menolak wacana Pilkada melalui DPRD,” tulisnya seperti dilihat di akun X, Jum’at (26/12/2025).
Bila ada masalah dengan Pilkada langsung, Guntur bilang itulah yang harus diperbaiki secara bersama-sama. Bukan justru merubah mekanisme pemilihan Pilkada.
Baca Juga: 15 Bulan Kepemimpinan Bahlil, Golkar Kian Solid Dukung Pemerintah
“Kalau pun ada masalah, itu yang harus diperbaiki,” kata penulis buku Ustadz Saya Sudah di Surga itu.
Seperti halnya mahar politik Pilkada ke partai-partai pengusung maupun partai pendukung. Guntur nyatakan bahwa persoalan biaya politik yang tinggi, partainya justru tidak mengenal istilah itu.
Baca Juga: Air Mata di Pelepuk Mualem (Muzakir Manaf)
Bahkan ia mencontohkan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem. Saat maju Pilkada, Mualem dapat rekomendasi PDI Perjuangan tanpa mahar.
“Mualem Gub Aceh, dapat rekomendasi dari PDI Perjuangan tanpa bayar sedikit pun. Bisa dicek ke Mualem,” tegasnya memastikan. (*)
