PALU – Reaksi Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, yang baru-baru ini menunjukkan kemarahan terbuka soal penebangan satu pohon di depan Rujab Gubernur Jalan Prof. M. Yamin, Kota Palu, memantik reaksi publik.
Bahkan, Anwar Hafid memerintahkan jajarannya untuk mengusut, siapa dalangnya dan ia minta bertanggung jawab.
Baca Juga: Pascabanjir Besar, Aktivitas Tambang di Sumatera akan Dievaluasi Kementerian ESDM
“Tolong cari siapa yang menebang pohon depan rujab. Siapa pun pelakunya, apakah Balai Jalan, PLN, atau pihak lain, wajib mengganti. Ini tidak bisa ditolerir,” tegas Anwar Hafid, Jumat (19/12/2025) lalu.
Sikap tegas Gubernur Sulteng menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebagian pihak memuji kepedulian dan empati Anwar Hafid terhadap lingkungan. Namun, tidak sedikit pula yang justru menyoroti kontradiksi sikapnya dengan rekam jejak kebijakan lingkungan semasa menjabat Bupati Morowali dua periode.
Saat menjadi orang nomor satu di Bumi Tepe Asa Maroso selama dua periode, 2007 hingga 2018, Anwar Hafid menikmati kewenangan penuh menerbitkan IUP (izin usaha pertambangan), sekitar tujuh tahun lamanya.
Baca Juga: Desa Molino di Morut Diterjang Banjir Bandang, Rumah Warga dan Kos-kosan Hanyut
Dalam periode tersebut, aktivitas industri ekstraktif berkembang pesat dan berdampak signifikan terhadap kawasan hutan.
Ada datanya. Global Forest Watch mencatat, sekitar 100.000 hektare tutupan pohon di Morowali hilang selama periode kepemimpinan Anwar Hafid. Dari angka tersebut, sekitar 58.000 hektare merupakan hutan primer, yang memiliki fungsi ekologis sangat penting.
Bahkan, sesuai catatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulteng, menunjukkan terjadi lonjakan jumlah IUP di Morowali di bawah kepemimpinan Anwar Hafid kala menjabat Bupati Morowali.
Baca Juga: Kios BRILink di Morowali Dirampok Pria Bersenjata Api
Jumlah izin meningkat. Dari 120 menjadi 183 IUP. Angka IUP itu dinilai menjadi penyumbang utama deforestasi besar-besaran di wilayah Morowali.
Koordinator JATAM Sulteng, Moh. Taufik, SH, menilai kemarahan Gubernur Sulteng seharusnya tidak berhenti pada penebangan satu pohon di depan rumah jabatan.
“Kemarahan itu semestinya juga ditujukan pada pembabatan hutan secara masif akibat aktivitas tambang. Penebangan pohon dalam skala besar ini justru berpotensi menimbulkan bencana,” ujar Taufik, Minggu (21/12/2025).
Baca Juga: Tolitoli Banjir, Ketinggian Air Nyaris di Atap Rumah
Ia menegaskan, empati terhadap lingkungan seharusnya bersifat menyeluruh. “Gubernur seharusnya punya empati yang sama terhadap kawasan hutan yang sudah dikapling perusahaan tambang, perkebunan sawit, dan aktivitas kehutanan. Kawasan-kawasan itu berpotensi ditebang habis, sebagaimana empatinya terhadap satu pohon di depan rujab,” tegasnya.
Taufik juga membeberkan sebagian wilayah Sulawesi Tengah, termasuk Morowali dan Morowali Utara, masuk dalam kategori kawasan rawan bencana.
“Kami menduga berbagai bencana ekologis yang terjadi, merupakan dampak langsung dari hilangnya kawasan hutan yang dirambah untuk kepentingan pertambangan,” katanya.
Baca Juga: Banjir Rendam Desa Tosale Donggala, Warga Panik Selamatkan Diri
Sayangnya, tim media yang berupaya mengonfirmasi dan meminta tanggapan Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, tidak mendapat respons. Padahal, pesan melalui WhatsApp yang dikirimkan ke nomor sang Gubernur Sulteng telah dibaca.
KHAWATIR BENCANA EKOLOGIS
Ada kekhawatiran sebagian pihak akan bencana ekologis di wilayah Morowali, seperti halnya bencana banjir yang melanda wilayah Aceh-Sumatera. Apalagi, di wilayah Morowali beberapa kali dilanda banjir bandang setelah masifnya aktivitas industri.
Banjir telah menjadi fenomena berulang di kabupaten itu, khususnya di Kecamatan Bahodopi. Setiap hujan dengan intensitas tinggi, air kerap menggenangi desa-desa sekitar kawasan industri.
Baca Juga: Gubernur Anwar Hafid Tinjau Tambang Emas Poboya yang Dikelola CPM
Pada penghujung 2024, misalnya, Desa Labota terendam banjir akibat curah hujan tinggi.
Laporan BPBD Sulteng saat itu mencatat lima rumah indekos mengalami kerusakan ringan dan ratusan warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat.
Baca Juga: Tinjau Banjir Sumatera, Presiden Prabowo Instruksikan Penanganan Cepat Akses Darurat
Teranyar, pada medio Maret 2025, air berwarna merah kecoklatan kembali membanjiri kawasan IMIP dan sejumlah desa di sekitarnya.
Ini menjadi tanda dan memperkuat kekhawatiran masyarakat akan dampak lingkungan dari aktivitas industri yang terus meluas di Morowali. (*)
