MOROWALI UTARA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), mulai membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026.
Pembahasan dimulai sejak Senin (10/11/2025) dan berlanjut pada hari kedua, Selasa (11/11/2025).
Baca Juga: 16 Perusahaan Tambang di Morut, Bersepakat Bangun Jalan Towi -Kolonodale
Ketua DPRD Morowali Utara, Warda Dg Mamala, SE, memimpin langsung jalannya rapat di ruang sidang Komisi III DPRD Morut.
Pada hari kedua pembahasan, Warda bahkan memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) seorang diri karena dua unsur pimpinan DPRD lainnya berhalangan hadir.
Rapat dihadiri sejumlah anggota Banggar serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Baca Juga: Anwar Hafid: Saya Bahagia Morowali Utara Terus Tumbuh
Pembahasan ini menjadi tahapan penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026, yang akan menjadi dasar penentuan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Ketua DPRD Warda Dg Mamala mengatakan, pembahasan KUA-PPAS dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan kondisi fiskal terbaru, termasuk adanya pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Kajati Sulteng Apresiasi Capaian Kejari Morowali Utara
“Beberapa OPD memang mengalami penyesuaian anggaran pada 2026, tidak seperti tahun sebelumnya. Namun yang paling penting, pelayanan publik tetap optimal dan berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Adapun fokus utama kebijakan pembangunan yang dibahas dalam KUA-PPAS 2026 antara lain:
1. Peningkatan pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
2. Penguatan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah, terutama di bidang pertanian, perkebunan, UMKM, dan investasi.
3. Penanggulangan kemiskinan serta pengurangan ketimpangan antarwilayah.
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Baca Juga: HUT ke-12 Kabupaten Morowali Utara, Gubernur Sulteng Hadir
Warda berharap, pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan TAPD dapat segera tuntas sehingga nota kesepakatan KUA-PPAS 2026 dapat segera ditandatangani.
“Dokumen ini menjadi komitmen bersama kita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Morowali Utara,” tutup politisi Partai Golkar tersebut. (*)
