MOROWALI UTARA – Anggota DPRD Morowali Utara yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar), Arief Ibrahim, menghadiri rapat Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kantor Bupati, Kamis (11/9/2025).
Tim ini dibentuk lewat SK Bupati dan diketuai Bapenda, melibatkan sejumlah instansi, termasuk Kadin Morowali Utara.
Baca Juga: Jalan di Morut Poros Ganda-Ganda – Soyo Jaya Mulai Diperbaiki
Arief mengungkapkan, pemotongan anggaran nasional sebesar Rp50,5 triliun berdampak langsung ke Morut. Transfer dari pusat jadi berkurang Rp94 miliar. Bahkan tahun depan, proyeksi pemangkasan nasional bisa mencapai Rp269 triliun.
“Pemerintah daerah harus punya strategi agar tidak membebani masyarakat dengan pajak tambahan. Fokus kita pada potensi daerah, khususnya sumber daya alam, tapi jangan merusak lingkungan,” ujar Arief yang juga Ketua Kadin Morut.
Baca Juga: Introspeksi dan Berbenah Sikapi Situasi Nasional, Semua Sepakat Jaga Morut
Ia mengingatkan agar kebijakan pajak, terutama PBB, tidak diterapkan secara ekstrem hingga menekan rakyat. Strategi peningkatan PAD harus lewat optimalisasi sektor potensial, bukan beban baru untuk masyarakat.
Arief mendorong segera dilakukan percepatan pembentukan Perseroda (perusahaan perseroan daerah) sebagai solusi cepat.
Pemda tidak bisa berbisnis langsung dengan industri, tapi kalau Perseroda bisa. Kenapa? karena Perseroda adalah BUMD.
Baca Juga: Rp23 M Proyek Fisik di Morut Dilelang saat Memasuki Musim Hujan
“Ini solusi cepat agar PAD daerah kita meningkat,” Arief menyarankan.
Dana bagi hasil (DBH) dari pusat ke daerah, juga harus dievaluasi. Arief menyatakan sepakat dengan Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, investasi terus dikucurkan, tapi sharing untuk daerah masih kecil.
“Ini memang harus dievaluasi,” pintanya.
Baca Juga: Warga Apresiasi Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Paawaru Morut
Demikian halnya, sistem perizinan di Morut. Penerbitan NPWP dan izin usaha, kata dia, harus masuk melalui PTSP agar lebih tertib.
Di sektor perhubungan misalnya. Izin agen kapal dan PBM, hanya mengantongi PMKU tahunan, tapi tidak memberi kontribusi PAD.
“Hanya sedikit yang terdaftar resmi di PTSP. Banyak perusahaan dari luar beroperasi tanpa kantor jelas di Morut. NPWP mereka juga bukan di sini,” kata Arief sedikit buka-bukaan.
Baca Juga: Reses di Tiu, Yaristan Pastikan Aspirasi Desa Terkawal ke DPRD Morut
Sementara pengusaha lokal, patuh aturan dan bayar fiskal. Ini jelas merugikan daerah. Pemda diharap bisa berkolaborasi dengan Kantor KUPP Kelas III Kolonodale.
Dengan berbagai masukan itu, Arief berharap Tim Optimalisasi PAD dapat bekerja lebih efektif. Perlu melakukan sinergi lintas instansi dan ada transparansi.
“Tujuannya, agar peningkatan PAD tidak hanya tercapai, tetapi juga adil dan berdampak nyata bagi pembangunan Morut,” tandas politisi Partai Hanura tersebut. (*)
