PALU – Bahlil Lahadalia dijadwalkan berkunjung ke Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada 23 Agustus 2025. Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu akan menghadiri sekaligus membuka Musda XI Golkar Sulteng di Sriti Convention Hall.
Terkait kedatangan Bahlil ke Palu, Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Sulteng memberi penegasan khusus.
“Kunjungan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, ke Palu, jangan hanya dijadikan agenda politik Musda Golkar. Kami akan meminta, kehadiran Bahlil benar-benar untuk rakyat,” tegas Ketua DPN Sulteng, Andri Gultom, dalam rilis resminya Kamis sore (21/8/2025).
Baca Juga: Gema Bangsa Dukung WPR bagi Warga Poboya, Atha: Sejalan dengan Visi Presiden Prabowo
Menteri Bahlil perlu mendengar langsung aspirasi penambang kecil di Poboya, Kota Palu, yang sudah puluhan tahun memperjuangkan legalitas melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di wilayah mereka.
Hal inilah yang akan disampaikan ke Menteri ESDM tersebut. Rakyat Sulteng khususnya penambang kecil, sudah lama menuntut keadilan dan kepastian hukum.
“Bahlil hadir di Palu sebagai menteri rakyat, bukan sekadar kader partai,” tegas Andri.
Saat ini, tak sedikit anggota DPN Sulteng yang beralih menjadi penambang akibat himpitan ekonomi dan kesulitan lapangan kerja. Kondisi ini membuktikan tambang rakyat menjadi penopang hidup mayoritas masyarakat di Sulteng, tidak terkecuali di Poboya.
Baca Juga: Bahlil Lahadalia Dijadwalkan Buka Musda Golkar Sulteng pada 24 Agustus di Palu
“Ratusan ribu anggota kami dulu bekerja di sektor pertukangan dan informal. Sekarang mereka menggantungkan hidup dari tambang rakyat. Negara tidak boleh menutup mata. Jika tambang rakyat tetap dibiarkan ilegal, artinya pemerintah membiarkan rakyat hidup dalam ketidakpastian,” ujarnya mengingatkan.
Dan perjuangan panjang masyarakat lingkar Poboya, Kota Palu, saatnya didengarkan. Karena mereka masih bertahan ditambang rakyat. Tapi tak kunjung mendapat legalitas.
“Kenapa pemerintah lebih condong berpihak pada koorporasi besar dibanding rakyat kecil,” kritiknya.
Baca Juga: Tak Cukup Bukti, Kejati Sulteng Hentikan Penyidikan Masalah PT RAS
Untuk itu, DPN Sulteng berencana menggelar dialog terbuka dengan Menteri Bahlil saat berkunjung di Palu. Dialog ini akan menghadirkan perwakilan penambang emas Poboya, tokoh masyarakat, dan akademisi guna menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Kami ingin Bahlil mendengar dari rakyat, bukan hanya laporan pejabat. Ini soal perut ratusan ribu rakyat Sulteng. Mereka tidak butuh janji, tapi legalitas agar bisa bekerja dengan tenang,” tutup Andri.
DPN Sulteng menegaskan akan terus mengawal persoalan tambang rakyat Poboya, hingga ada kepastian hukum yang adil dan berpihak pada rakyat, bukan sekadar pada elit politik maupun pemodal besar. (*)
