Nilai Transaksi Hasil Hutan Rp20 M, Sulteng Peringkat Lima Nasional

Nilai Transaksi Hasil Hutan Rp20 M, Sulteng Peringkat Lima Nasional
Konferensi pers usai acara talk show Penyuluhan Kehutanan. Kegiatan ini dihadiri anggota Komisi IV DPR, Ellen Esther Pelealu, Kepala BP2SDM Kementerian Kehutanan, Kadis Kehutanan Sulteng dan sejumlah pihak terkait. (Foto: IST).

PALU – Nilai transaksi ekonomi hasil hutan di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) hingga 2025, menembus angka Rp20,07 miliar. Total transaksi ini menempatkan Sulteng di posisi kelima nasional.

Menurut Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan Kementerian Kehutanan, Wahju Rudianto, capaian itu melonjak drastis. Karena tahun sebelumnya, nilai transaksinya hanya sekitar Rp1,5 miliar.

Bacaan Lainnya

Baca Juga: Talk Show Penyuluhan Kehutanan: Kadis Kehutanan Sulteng Dampingi Anggota DPR RI dan Kepala BP2SDM Jadi Pembicara

“Kita patut apresiasi peningkatan luar biasa ini, meski masih banyak kelompok tani hutan (KTH) yang belum melaporkan hasil transaksinya,” ujar Wahju saat kegiatan talk show Penyuluhan Kehutanan di Palu, Senin (6/10/2025).

Kegiatan talk show BP2SDM Kementerian Kehutanan di Palu, bekerja sama dengan Komisi IV DPR RI.

Di Sulteng, ada 503 KTH. Namun baru 146 kelompok atau sekitar 29 persen, yang memasukkan data transaksi ke sistem informasi penyuluhan (SIMLU).

Baca Juga: RTnRHL Sulteng 2026 Dibahas, Kadishut: Lahan Kritis Daerah Kita Meningkat 9 Ribu Ha Lebih

Dan sebanyak 357 kelompok belum melaporkan nilai transaksinya hingga saat ini ke SIMLU.

Sedangkan jumlah penyuluh kehutanannya 90 orang. Semua statusnya ASN. Namun hanya 52 orang yang rutin memperbarui data.

Secara nasional, sebut Wahju, transaksi ekonomi hasil hutan tahun ini tembus Rp2,8 triliun. Nilai ini jauh melampaui target Rp700 miliar.

Baca Juga: Gubernur – Forkopimda Deal Penertiban, Tak Ada Tempat bagi Tambang Ilegal di Sulteng

Provinsi Jawa Timur menjadi yang tertinggi dengan nilai Rp1,1 triliun. Disusul Lampung Rp603 miliar, Jawa Barat Rp544 miliar, Jawa Tengah Rp499 miliar.

Baca Juga: Bertemu Kemenaker, DPRD Morut Sampaikan Sejumlah Kesenjangan di Industri Smelter Nikel

“Daerah ini, Sulawesi Tengah Rp20 miliar, ada di peringkat lima,” terang Wahju lagi.

Wahju mengungkapkan, dukungan operasional bagi penyuluh kehutanan masih minim. Tahun ini, dana operasional hanya sekitar Rp320 ribu hingga Rp480 ribu per bulan. Ini dipengaruhi efisiensi anggaran.

“Kami terus mendorong agar dukungan bagi para penyuluh ditingkatkan. Mereka ujung tombak pemberdayaan kelompok tani hutan,” tegasnya.

Baca Juga: Subuh Berjamaah Gubernur Anwar Hafid di Kota Cengkeh

Saat ini jumlah penyuluh kehutanan di Indonesia mencapai 10.227 orang. Terdiri dari 2.660 PNS, 655 PPPK, 6.029 penyuluh swadaya, dan 883 penyuluh swasta.

“Dari jumlah itu, di Sulteng terdapat 226 penyuluh yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota,” ujarnya. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *