PALU – Satuan Tugas (Satgas) Operasi Madago Raya resmi berakhir per 31 Desember 2025.
Hal itu disampaikan Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol. Endi Sutendi, saat rilis akhir tahun 2025 di lobi utama Mako Polda Sulteng, Selasa (30/12/2025) di Palu.
Baca Juga: Satgas Madago Raya Intensifkan Patroli di Wilayah Pegunungan Parimo dan Poso
Kapolda menjelaskan, penghentian Operasi Madago Raya merupakan bagian dari evaluasi strategis Polri dalam penanganan keamanan di Sulawesi Tengah. Meski operasi khusus berakhir, upaya pengamanan dan pemeliharaan stabilitas tetap menjadi prioritas.
Operasi Madago Raya diketahui merupakan kelanjutan dari Operasi Tinombala yang berganti nama sejak 1 Januari 2021. Pergantian nama menandai perubahan pendekatan Polri yang lebih mengedepankan pencegahan, pembinaan, dan pelibatan masyarakat.
Baca Juga: Satgas BSH Bikin Gaduh, Pemprov Sulteng Lakukan Evaluasi
Irjen Pol Endi Sutendi menegaskan, berakhirnya operasi tidak berarti kegiatan pengamanan dihentikan. Patroli dan penjagaan tetap dilakukan melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di seluruh polres jajaran, dengan dukungan penuh Polda Sulteng.
Menurutnya, wilayah bekas operasi tetap menjadi perhatian utama. Namun, pola pengamanan akan disesuaikan dengan kondisi keamanan yang semakin kondusif.
“Poso tetap menjadi atensi melalui KRYD, dengan mengedepankan kegiatan preemtif, preventif, serta penegakan hukum jika ditemukan pelanggaran atau tindak pidana terorisme,” ujar Kapolda.
Baca Juga: Bantah Satgas BSH Dibekukan Gubernur Sulteng, Irfan Pontoh Akhirnya Buka Suara
Ia menambahkan, meski Operasi Madago Raya telah selesai, pembinaan dan pengawasan tetap berjalan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan, khususnya di Kabupaten Poso, Parigi Moutong, Tojo Una-Una, dan wilayah Sulawesi Tengah secara umum.
Kapolda juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga situasi kamtibmas. Sepanjang 2025, program deradikalisasi dinilai berjalan efektif.
Baca Juga: Kode Politik Gubernur Anwar Hafid di Momen Muswil PKB Sulteng
Sekitar seratusan eks narapidana terorisme dan simpatisan disebut telah kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab Polri. Peran aktif masyarakat sangat penting agar Sulawesi Tengah tetap aman, damai, dan kondusif,” tandasnya. (*)
