Oleh: Andika (Kreator)
NAMA Palu pernah berdiri dalam ingatan nasional sebagai simbol tragedi. Gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi 2018 menjadikannya referensi bencana, bukan referensi kemajuan. Setiap penyebutan Palu hampir selalu diikuti dengan narasi duka.
Masalahnya, kota tidak bisa hidup lama dalam identitas korban. Kota yang terus diposisikan sebagai ruang trauma akan sulit menarik investasi, wisatawan, bahkan kepercayaan diri warganya sendiri.
Di sinilah pentingnya kepemimpinan yang mampu melakukan reposisi citra. Di bawah kepemimpinan Hadianto Rasyid, Palu tidak hanya direkonstruksi secara fisik, tetapi juga direposisi secara simbolik. Yang dibangun bukan sekadar infrastruktur, melainkan arah baru tentang bagaimana kota ini ingin dikenali.
Dari Rekonstruksi ke Rebranding
Rehabilitasi pascabencana adalah kewajiban. Namun transformasi adalah pilihan politik. Pemerintah Kota Palu mendorong penataan kawasan Teluk Palu sebagai ruang publik modern.
Revitalisasi pesisir, perbaikan pedestrian, pembenahan ruang terbuka, hingga penguatan fungsi waterfront bukan hanya soal estetika kota, melainkan pernyataan bahwa Palu kembali percaya diri.
Rebranding kota dilakukan secara bertahap. Narasi yang dibangun tidak lagi bertumpu pada memori bencana, melainkan pada potensi. Palu dipromosikan sebagai kota dengan lanskap unik; laut, lembah, dan pegunungan dalam satu konfigurasi geografis. Aktivasi event budaya dan dukungan terhadap UMKM menjadi instrumen ekonomi sekaligus instrumen citra.
Transformasi ini penting karena persepsi publik menentukan arah arus ekonomi. Kota yang dipersepsikan aman, tertata, dan progresif akan lebih mudah menarik peluang.
Modernisasi Tata Kelola
Selain penataan fisik, perubahan signifikan terjadi pada aspek tata kelola. Pemerintahan di era Hadianto mendorong digitalisasi layanan publik, penguatan disiplin birokrasi, serta komunikasi yang lebih adaptif dengan masyarakat.
Konsep “metropolitan” yang diperkenalkan bukan dalam arti simbolik gedung-gedung tinggi, tetapi pada cara kerja sistem. Kota abad ke-21 ditandai oleh pelayanan yang cepat, transparan, dan terukur. Reformasi administrasi, efisiensi prosedur, serta pembenahan manajemen pemerintahan menjadi bagian dari upaya memperkenalkan literasi kota modern kepada masyarakat.
Ini penting karena transformasi kota tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik. Tanpa sistem yang kuat, pembangunan hanya akan menjadi proyek jangka pendek.
Penghargaan dan Validasi Kinerja
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Palu memperoleh berbagai apresiasi atas tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik. Penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa perubahan yang dilakukan memiliki dampak administratif yang terukur.
Namun penghargaan bukanlah tujuan utama. Ia lebih tepat dipahami sebagai validasi atas proses pembenahan yang berjalan.
Kota Destinasi dan Ketahanan
Yang menarik, transformasi Palu tidak menafikan fakta bahwa kota ini berada di kawasan rawan bencana. Justru kesadaran mitigasi mulai menjadi bagian dari desain pembangunan. Ketahanan kota (urban resilience) menjadi perspektif baru dalam perencanaan.
Dengan pendekatan tersebut, Palu tidak hanya berusaha menjadi kota destinasi, tetapi juga kota yang belajar dari pengalaman kolektifnya. (*)
