PALU — Pembangunan asrama mahasiswa Morowali Utara di Kota Palu, Sulawesi Tengah, kembali menjadi perhatian. Hingga kini, keberadaan dan pembangunan asrama dinilai belum ada kejelasan.
Kondisi ini bukan hanya mengganggu kenyamanan mahasiswa, tetapi juga dinilai sebagai bentuk lemahnya perhatian Pemda Morowali Utara terhadap kebutuhan pendidikan warganya di luar daerah.
Baca Juga: Bersuka Cita, Ribuan PPPK Morowali Utara Formasi 2024 Terima SK
Ketua Persatuan Pelajar Mahasiswa Morowali Utara (PMMU) Palu, Muhajir A. Salasah menegaskan ketidakpastian mengenai keberlanjutan, pengelolaan, dan legalitas asrama telah menimbulkan keresahan. Mahasiswa, kata dia, membutuhkan tempat tinggal yang layak, aman, dan mendukung proses belajar.
“Pemda Morowali Utara harus memberikan penjelasan resmi dan transparan terkait status asrama yang ada: bagaimana kondisi administratifnya, bagaimana rencana pengelolaan, serta apa langkah konkret yang telah disiapkan untuk menjamin keberlanjutannya,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).
Baca Juga: Anwar Hafid: Saya Bahagia Morowali Utara Terus Tumbuh
Muhajir juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan asrama mahasiswa Morowali Utara yang baru di Palu.
Karena fasilitas hunian mahasiswa bukan sekadar urusan teknis, tetapi bagian dari tanggung jawab negara, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan terpenuhinya hak pendidikan masyarakat.
Baca Juga: Pascabanjir Molino, Gubernur Sulteng Langsung Hentikan Aktivitas Tambang PT Bumanik dkk
“Ketersediaan asrama yang representatif adalah investasi jangka panjang untuk melahirkan SDM unggul daerah. Tidak boleh lagi ada penundaan, tarik ulur kebijakan, atau minimnya komitmen anggaran,” tegasnya.
Olehnya itu, PPMMU Palu menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemda Morowali Utara:
Pertama, memberikan kejelasan resmi mengenai status dan keberlanjutan asrama mahasiswa Morowali Utara di Palu.
Baca Juga: HUT ke-12 Kabupaten Morowali Utara, Gubernur Sulteng Hadir
Kedua, segera memulai proses pembangunan asrama baru yang layak dan sesuai kebutuhan mahasiswa.
Ketiga, membuka ruang dialog dengan mahasiswa agar kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan pendidikan.
Baca Juga: Keakraban Dua Srikandi Partai Golkar Morowali Raya di Musda XI Golkar Sulteng
Menurut Muhajir A. Salasah, keterlambatan penyediaan fasilitas pendidikan merupakan bentuk pengabaian terhadap hak mahasiswa dan kemajuan daerah.
“Seolah-olah kami yang berada di Kota Palu dianaktirikan oleh Pemda Kabupaten Morowali Utara,” kritiknya. (*)
