PALU — Tokoh masyarakat Sulawesi Tengah, Abdul Rachman Thaha (ART), menyampaikan keprihatinannya dengan sejumlah proyek APBN di daerah itu yang diduga bermasalah.
Ia pun meminta aparat penegak hukum, untuk memberi perhatian serius terhadap pekerjaan yang melekat di balai-balai kementerian.
Baca Juga: KPK Pasang Mata, Wagub Sulteng Minta Pengadaan Barang dan Jasa Harus Jelas Kronologinya
Pria yang akrab disapa ART itu mengungkapkan, telah mengantongi sejumlah data proyek bermasalah di Sulteng. Kebanyakan bersumber dari anggaran APBN (anggaran pendapatan belanja negara) dengan nilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Menurutnya, dugaan pelanggaran yang ditemukan cukup beragam. Mulai dari rendahnya kualitas pekerjaan di lapangan hingga adanya indikasi monopoli proyek.
“Iya, saya sudah pegang beberapa data. Dari hasil pantauan di lapangan sampai dokumen lelang. Ada indikasi satu rekanan mengerjakan beberapa paket dengan memakai bendera perusahaan lain. Padahal yang kerja sebenarnya hanya satu pihak,” ungkap ART dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/10/2025) pagi.
Baca Juga: Proyek 34 Miliar BPJN Sulteng Belum Apa-apa Sudah Rusak, Kualitas Pekerjaan Rendah?
Data yang ia kumpulkan, kata ART, segera diserahkan ke Kejaksaan Agung RI. Ia tak mencampuri seperti apa mekanisme penanganannya. Karena itu wewenang internal kejaksaan, apakah akan dilimpahkan ke daerah atau ditangani langsung oleh pusat.
“Saya mungkin akan serahkan ke Jampidsus Kejagung. Karena potensi kerugian keuangan negara cukup besar,” ujar ART yang juga anggota DPD RI periode 2019–2024.
Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, lanjutnya, harus didukung penuh. Termasuk di Sulawesi Tengah, proyek-proyek bermasalah tak boleh lagi ditolerir.
Baca Juga: Proyek “Misterius” BPJN Sulteng di Jalan Poros Pantoloan – Tompe
“Ada pekerjaan rusak, tapi pihak balai bilang masih masa pemeliharaan. Padahal kualitas pekerjaannya memang rendah. Masalahnya bukan soal diperbaiki atau tidak, tapi soal mutu pekerjaan sejak awal,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar masyarakat Sulteng tidak dirugikan oleh proyek yang dikerjakan asal-asalan. “Saya tidak mau masyarakat menerima infrastruktur yang tidak berkualitas. Kalau kualitasnya rendah, pasti cepat rusak. Ini harus dihentikan,” kata ART.
Ia juga mendesak Kejagung dan Kejati Sulteng untuk turun tangan menelusuri proyek-proyek yang terindikasi bermasalah. Oknum yang memanfaatkan proyek APBN untuk kepentingan pribadi, menurutnya, tidak boleh dibiarkan.
Baca Juga: Uang Negara Terus Mengucur, KPK Diminta Usut Proyek Jalan Kebun Kopi
“Negara sedang berupaya keras menekan praktik pungli dan korupsi. Saya ingin Sulteng juga jadi perhatian. Semoga data yang saya pegang bisa jadi pintu masuk bagi Kejagung untuk menindaklanjutinya,” tutup ART. (*)
