PALU — Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Ahmad Rofiq, menegaskan bahwa kehadiran Partai Gema Bangsa bukan sekadar untuk ikut serta dalam kontestasi politik.
Partai itu didirikan, kata dia, sebagai antitesis dari praktik politik sentralistik yang selama ini mencengkeram partai-partai besar di Indonesia.
Baca Juga: Gantikan Andika, Azman Asgar Jabat Sekretaris DPW Partai Gema Bangsa Sulteng
Ahmad Rofiq menyampaikan itu dalam pidatonya di pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gema Bangsa Sulawesi Tengah, pada Sabtu (8/11/2025) di Kota Palu.
Rakorwil tersebut dihadiri jajaran pengurus DPD kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Gema Bangsa Dukung WPR bagi Warga Poboya, Atha: Sejalan dengan Visi Presiden Prabowo
“Partai Gema Bangsa dibangun bukan sekadar untuk ikut pemilu, bukan juga karena kalah di partai sebelumnya, apalagi menjadi tempat penampungan politik. Gema Bangsa lahir dari ganasnya politik yang sentralistik,” tegas Rofiq.
Ia mengungkapkan pengalaman pribadinya yang pernah menjabat sebagai sekretaris jenderal di tiga partai berbeda. Berkat itulah membuatnya paham betul bagaimana kebijakan sentralistik DPP, yang sering kali menggerus kemandirian kader di daerah.
“Setiap kontestasi politik (Pilkada) selalu melahirkan kebijakan yang transaksional. Kawan-kawan (kader) di daerah sering dipaksa menjadi pengemis di DPP. Praktik seperti itu yang akan kita kubur di Gema Bangsa,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta Rakorwil.
Ahmad Rofiq juga mengingatkan seluruh kader agar tidak membawa praktik-praktik politik buruk ke dalam tubuh Gema Bangsa. Ia menekankan pentingnya menjaga idealisme dan semangat desentralisasi politik sebagai identitas partai.
“Gema Bangsa harus menjadi rumah bagi kader yang berdaulat, bukan bergantung. Kita ingin membangun politik yang bermartabat, dari daerah untuk Indonesia,” tutupnya.
Baca Juga: Setahun Pemerintahan Prabowo – Gibran, Wilayah Sulteng Aman dan Kondusif
Rakorwil DPW Gema Bangsa Sulawesi Tengah menjadi momentum konsolidasi struktur partai di daerah, sekaligus mempertegas arah perjuangan politik yang berorientasi pada kemandirian dan desentralisasi. (*)
