MOROWALI UTARA — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Morowali Utara kembali melanjutkan rapat pembahasan Rancangan APBD 2026, pada Kamis, 27 November 2025.
Rapat lanjutan dimulai sejak pukul 09.00 WITA pagi tadi.
Baca Juga: Kawal Penataan Ibu Kota Kolonodale, Ketua DPRD Morut Tinjau Penimbunan Tanggul Pelangi
Rapat dipimpin Ketua DPRD Morut, Warda Dg Mamala, SE, didampingi Wakil Ketua II H. Ambo Mai. Hadir pula anggota Banggar dan sejumlah OPD, yang sudah dijadwalkan mengikuti pembahasan.
Beberapa OPD yang masuk agenda rapat bersama Banggar, antara lain Dinas Perikanan, Disdukcapil, DPMPTSP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Kesra, serta Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.
Baca Juga: Seharian Penuh di Kantor, Ketua DPRD Morut Maraton Bahas R-APBD 2026
Di tapat Banggar hari itu, dokumen Telaahan Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Morut jadi perhatian.
Sebab, anggaran pembangunan gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menelan anggaran Rp9,3 miliar di APBD 2024 dan Rp4,7 miliar di APBD 2025, ternyata belum mencukupi.
Di APBD 2026, dinas mengusulkan lagi anggaran tambahan sebesar Rp2,01 miliar untuk kebutuhan operasional gedung.
Baca Juga: Peserta asal Palu Berjaya di Turnamen Domino PORDI Morut
Usulan DPMPTSP Morut menimbulkan tanda tanya di tengah kondisi anggaran yang sedang diperketat. OPD itu seharusnya lebih selektif dan proporsional dalam mengajukan kebutuhan belanja.
Banggar menekankan pentingnya pembahasan detail agar tambahan anggaran benar-benar sesuai kebutuhan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi beban baru tanpa urgensi jelas.
Rapat Banggar terus berlangsung hingga berita ini tayang. Banggar secara rigit fokus menguji satu per satu rincian usulan demi memastikan keputusan anggaran 2026 tepat sasaran. (*)
