PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) akan mempercepat hilirisasi kakao dan kelapa. Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat daya saing, serta mendongkrak pendapatan petani dan pelaku UMKM.
Menurut Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulteng, Ir. Muhammad Neng, ST., MM., IPU, Pemprov Sulteng ingin mengakhiri pola lama yang hanya mengekspor bahan mentah kedua komoditi tersebut.
Baca Juga: Gubernur Harapkan HIPKA Sulteng Jadi Penggerak Ekonomi dan Investasi Daerah
“Kita tidak ingin lagi hanya menjual kelapa dan kakao dalam bentuk bahan baku. Hilirisasi adalah kunci agar nilai tambah dinikmati langsung oleh petani dan pelaku usaha di daerah,” ujar Neng Rabu (18/2/2026) di Palu.
Salah satu proyek strategis di Sulteng ke depan adalah pembangunan pabrik pengolahan kelapa di Kabupaten Morowali.
Investor asal Tiongkok, Zhejiang Freenow Food Corp, akan menanamkan investasi Rp1,6 triliun untuk membangun fasilitas modern tersebut.
Baca Juga: Perjuangan DBH Nikel Berlanjut di Hadapan Wamen ESDM: 1 Persen Sudah Adil
Pabrik ini ditargetkan mampu mengolah hingga 500 juta butir kelapa per tahun. Produknya meliputi santan, air kelapa, dan berbagai turunan bernilai tambah.
“Operasional penuh pabriknya ditargetkan pertengahan 2026 dengan serapan tenaga kerja sekitar 10.000 orang,” jelas Neng yang juga Ketua KKLR Sulteng.
Baca Juga: Pemprov Sulteng Akui Peran Besar Muhammadiyah di Usianya Lebih Seabad
Ia menaruh optimis, kehadiran industri kelapa di Morowali akan memberi kepastian pasar bagi petani. Permintaan bahan baku yang besar juga berpotensi mengerek harga kelapa di tingkat petani.
Selain kelapa, kakao juga menjadi prioritas hilirisasi. Sulteng menyumbang sekitar 18 persen produksi kakao nasional. Pemerintah kini mendorong model hilirisasi berbasis UMKM.
Baca Juga: Pariwisata Togean Berkelas Dunia, Gubernur Anwar Hafid Harapkan Pengelolaan Berkelanjutan
Konsep yang dikembangkan adalah bean-to-bar, yakni pengolahan kakao dari biji hingga menjadi cokelat siap konsumsi.
Skema ini mengintegrasikan petani, pengelola lahan melalui Bank Tanah, serta akses pembiayaan agar rantai produksi lebih efisien dan berkelanjutan.
“Kami ingin Sulteng menjadi contoh hilirisasi kakao berbasis UMKM. Petani tidak lagi hanya menjual biji, tetapi naik kelas namun menjadi produsen cokelat olahan. Petani kita harus naik kelas,” katanya.
Baca Juga: Ramadan dengan Mobil Baru, Program Tukar Tambah Kalla Toyota Banyak Untungnya
Penguatan UMKM juga dilakukan melalui pengembangan “Rumah Coklat” sebagai pusat pelatihan, inkubasi bisnis, dan promosi produk.
Program ini sejalan dengan Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025–2045 yang disusun Bappenas. Pemerintah daerah juga terus membenahi infrastruktur, meningkatkan kualitas bibit, serta memperkuat pendampingan teknis.
Baca Juga: HUT Touna ke-22, Gubernur Sulteng Ingatkan Pembangunan Tak Hanya soal Ekonomi
“Dengan target operasional penuh pada 2026, hilirisasi kelapa dan kakao diharapkan tak hanya meningkatkan ekspor. Lebih dari itu, program ini ditujukan membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” beber mantan Kadis Kehutanan Sulteng ini.
Hilirisasi, sebutnya, bukan sekadar industri besar. Yang utama adalah dampaknya bagi petani, UMKM, dan masyarakat lokal. (*)
