Oleh Dr. Hasanuddin Atjo
(Kadis KP Sulteng 2007 – 2019)
HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) SulawesiTengah, Sabtu (23 Agustus 2025) melaksanakan Musda (Musyawarah Daerah) yang ke II, di Horel The Syah kota Palu, dibuka oleh Wakil Gubernur
dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes.
Secara aklamasi Syarifuddin Hafid, SH, MH yang juga Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Tengah terpilih menjadi ketua HNSI periode tahun 2025 – 2030, menggantikan Dr. Ir Herwin Yatim, M.Si, mantan Bupati Banggai.
Musda antara lain dihadiri oleh Gubernur, Dr. H Anwar Hafid, M.Si, Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Tengah Ir. Sry Nirwanti Bahasoan, Wakil ketua DPP HNSI Dr. Agus Suherman serta sekjen DPP Lidya Assegaf.
Tidak kalah menarik bahwa peserta Munas II kali ini ikut dihadiri oleh sejumlah Bupati dan Wakil Bupati se-Sulawesi Tengah, sebagai satu pertanda bahwa para nelayan maupun pembudidya ikan sekala kecil perlu mendapatkan perhatian yang lebih.
Sejumlah tantangan mendasar yang menjadi tugas DPD HNSI Sulawesi Tengah yang baru, antara lain; pertama, bahwa Nilai Tukar Nelayan maupun pembudidaya ikan Sulawesi Tengah pada lima tahun yang terakhir agak memprihatinkan karena berada dibawah angka 100 poin.
Nilai tukar ini berbeda dengan Nilai Tukar Nelayan (NTP) di Sulawesi Selatan, Seluwesi Tenggara dan Sulawesi Utara secara umum berada pada angka diatas 100 poin. Artinya daya beli mereka lebih tinggi.
Sepanjang tahun 2024, pembudidaya ikan di Sulawesi Tengah berada pada kisaran 93 – 95 poin yang bermakna bahwa indeks harga diterima (it) lebih kecil dari yang dibayarkan/dikeluarkan (ib).
Kedua, bahwa usaha perikanan terutama nelayan tidak mampu melakukan aktivitas usaha sepanjang tahun karena faktor musim dan cuaca antara lain hujan, gelombang dan angin. Selain itu akses menangkap ikan lebih jauh terbatas karena armada perikanan tangkap yang kecil dan kondisi SDM yang perlu disesuaikan.
Ketiga, degradasi lingkungan seperti kerusakan ekosistem terumbu karang, mangrove dan penangkapan ikan yang tidak terkendali menjadi salah satu sebab menurunnya potensi sumberdaya lestari perikanan tangkap.
Kondisi sumberdaya perikanan tangkap di Indonesia secara umum mendekati jenuh. Dan ini termasuk di wilayah Teluk Tomini, Teluk Tolo, dan Selat Makassar serta laut Sulawesi. Karena itu Pemerintah melalui KKP akan memberlakukan penerapan penangkapan ikan terukur.
Keempat, nilai komoditi hasil perikanan tangkap maupun budidaya relatif rendah antara lain terbatasnya jumlah industri prosesing, ketersediaan es dan ongkos logistik yang mahal karena kondisi infrastruktur jalan yang kurang menunjang.
Berkaitan dengan tantangan yang dihadapi, maka upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil memerlukan sejumlah strategi yang saling terintegrasi satu sama lain;
Pertama, mengembangkan aspek sosial yaitu peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan melalui penyuluhan dan pelatihan, meningkatkan tingkat pendidikan untuk meningkatkan produktivitas dan kesiapan menghadapi situasi tak terduga.
Selanjutnya mengembangkan aspek teknologi antara lain modernisasi peralatan tangkap nelayan kecil dalam upaya meningkatkan pendapatan dan memperluas wilayah operasi penangkapan.
Pengembangan Kelembagaan juga harus menjadi perhatian. Kerjasama antara pemerintah, stakeholder nelayan besar, dan nelayan kecil perlu dimediasi untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan yang masih jomplang.
Diversifikasi pekerjaan maupun pengelolaan aset penghidupan yang baik untuk meningkatkan pendapatan para nelayan keci menjadi strategi yang tidak kalah pentingnya. Mengingat bahwa ke depan kebijakan perikanan tangkap lebih pada pengebdalian dan perikanan budidaya menjadi prioritas untuk dikembangkan.
Kedua, adalah pengembangan Kegiatan budidaya di pesisir maupun laut; Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum; melindungi nelayan kecil terhadap praktik ilegal; Pembentukan koperasi nelayan memperkuat posisi tawar dari nelayan kecil agar kompetitif.
Ketiga, membangun serta memperbaiki infrastruktur seperti pelabuhan nelayan, fasilitas penyimpanan ikan, dan akses jalan mendukung kegiatan nelayan. Membangun akses keuangan yang mudah dan terjangkau nelayan kecil mendukung pengembangan usaha mereka ikut menentukan
Tidak kalah pentingnya adalah pelatihan manajemen usaha kepada nelayan kecil untuk membantu mereka mengelola keuangan dan usaha dengan lebih efektif, serta membantu nelayan kecil mengakses pasar yang lebih luas dan menguntungkan, baik domestik maupun internasional.
Status bandara Mutiara Sis Al-Jufri menjadi Bandar udara Internasional akan membuka peluang peningkatan nilai komoditi perikanan karena mengisi pasar ekspor.
Terakhir bahwa Pengurus HNSI yang baru hasil Musda II ini, menurut sejumlah pemerhati mampu memediasi program Berani Makmur (tangkap banyak) dan program Ekonomi Biru pada kawasan Teluk Tolo, Tomini, Selat Makassar dan Laut Sulawesi. SEMOGA. (*)
