PALU — Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, mengingatkan seluruh perangkat daerah di Pemprov agar bersikap terbuka dan kooperatif, selama pemeriksaan terinci dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Pemeriksaan BPK berlangsung sejak 14 Oktober hingga 22 November 2025.
Baca Juga: KPK Pasang Mata, Wagub Sulteng Minta Pengadaan Barang dan Jasa Harus Jelas Kronologinya
Pesan itu disampaikan Wagub Reny saat memimpin Entry Meeting Pemeriksaan Terinci BPK RI di ruang kerjanya, Selasa (14/10/2025).
Ia menegaskan, pemeriksaan kali ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Kalau kita terbuka dan jujur dalam menyampaikan data, hasil pemeriksaan bisa jadi bahan penting untuk perbaikan kebijakan dan pembangunan daerah,” harap Reny mewanti-wanti.
Baca Juga: ASN Pemprov Sulteng Diajak Nabung Emas, Sekprov Yakin Keuntungannya Bisa Beli Rumah
Wagub juga berharap, hasil audit dapat membantu Pemprov Sulteng menemukan akar persoalan di lapangan. Supaya ke depan, pengelolaan program dan anggaran bisa lebih efektif.
Di hadapan Wagub Sulteng, tim BPK RI yang hadir menjelaskan, pemeriksaan kali ini mencakup dua fokus utama:
1. Kepatuhan lingkungan
2. Kinerja pemerintah daerah dalam bidang ketahanan pangan.
Baca Juga: Wagub Reny Lamadjido Harapkan Perempuan Jadi Penggerak Pelestarian Budaya Kaili
Farid, salah satu tim pemeriksa BPK RI menyebut, pemeriksaan lingkungan dilakukan untuk mendukung RPJMN 2025–2029, terutama dalam hal penguatan kelembagaan, tata ruang, serta pengendalian pencemaran.
Kegiatan yang diaudit meliputi pertambangan, pembinaan kawasan hutan, dan penegakkan hukum kehutanan dari tahun 2020 hingga triwulan III 2025.
Tim BPK juga akan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah daerah, seperti Palu, Donggala, Sigi, Morowali, dan Morowali Utara.
Sedangkan untuk bidang ketahanan pangan, pemeriksaan akan menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menekan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan memperkuat sistem produksi serta distribusi pangan.
“Fokusnya meliputi perencanaan, cadangan, hingga stabilisasi pasokan pangan antarwilayah,” kata Farid.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Kehutanan Sulteng Muhammad Neng, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Nelson Metubun, serta Kepala Bappeda Sulteng Christina Shandra Tobondo, bersama sejumlah pejabat perangkat daerah lainnya. (*)
