PALU – Rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi daerah, dipimpin Mendagri Tito Karnavian, Senin (8/9/2025).
Rakor berlangsung secara virtual. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diwakili Wakil Gubernur, ikut rakor hari itu.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Forkopimda, juga hadir mendampingi Wagub Sulteng Reny Lamadjido.
Baca Juga: Kabinet Merah Putih Direshuffle Prabowo, Salah Satunya Menteri asal Donggala Sulteng?
Rakor diikuti Pemprov Sulteng dari ruang kerja Wagub di Kantor Gubernur Sulteng, Kota Palu.
Dalam arahannya, Mendagri memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil menekan laju inflasi dengan mengintervensi penurunan harga beras.
“Saya akan mencatat perkembangan tiap daerah yang mengalami penurunan. Dan ini merupakan keberhasilan dari pemerintah mengintervensi harga beras,” ujar Mendagri.
Baca Juga: Jatam Sulteng Minta Gubernur Anwar Hafid Segera Tertibkan Tambang Ilegal
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan bahwa pada minggu pertama September 2025, tercatat 7 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH).
Sedangkan 30 provinsi lainnya mengalami penurunan. Sulteng menjadi salah satunya dengan penurunan IPH sebesar 0,44 persen. Ini dipicu turunnya harga tiga komoditas strategis, yaitu beras, cabai rawit, dan bawang merah.
Baca Juga: Gubernur Anwar Hafid Proyeksikan Sigi Jadi Lumbung Pangan Baru di Sulteng
Berdasarkan data BPS, sejumlah kabupaten di Sulteng mencatat penurunan cukup signifikan, yaitu:
- Morowali Utara -7,08 persen;
- Donggala -2,92 persen, dan
- Buol -1,74 persen.
Capaian ini dinilai sebagai langkah konkret Pemprov Sulteng bersama TPID dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Baca Juga: Poso Semakin Aman, Warga Rasakan Kedamaian Berkat Kehadiran Satgas Madago Raya
Sebagai tindak lanjut, Wakil Gubernur menegaskan Pemprov Sulteng akan kembali menggelar rapat bersama TPID yang dipimpin Gubernur guna memperkuat strategi pengendalian inflasi di daerah.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bulog Sulteng Jusri, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, perangkat daerah terkait, serta unsur Forkopimda. (*)
