Oleh: Ari Loru
TAHUN 2030 bukan sekadar angka dalam kalender politik. Ia adalah garis batas. Di titik itu, Gen-Z akan menjadi kekuatan dominan dalam menentukan arah demokrasi.
Pertanyaannya sederhana: kita akan tetap jadi penonton, atau justru mengambil alih panggung politik daerah?
Gen-Z adalah harapan bangsa untuk menyongsong 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045. Generasi emas tidak lahir begitu saja. Ia harus disiapkan, diasah, dan diberi ruang untuk tumbuh.
Baca Juga: Italia yang Pernah Besar, Kini Tersesat di Gerbang Dunia
Tahun 2030 menjadi momentum penting. Kaulah Gen-Z, bukan sekadar objek politik, tetapi subjek yang harus mengambil peran aktif dalam pesta demokrasi.
Kesadaran politik tidak boleh berhenti pada pemahaman. Ia harus naik kelas menjadi tindakan nyata yang berdampak.
Sebagaimana dikatakan oleh Soekarno, “Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.” Kutipan ini menegaskan bahwa kekuatan perubahan selalu bertumpu pada generasi muda yang bergerak, bukan yang diam.
Baca Juga: Air Mata di Pelepuk Mualem (Muzakir Manaf)
Diskursus mengenai bonus demografi tidak boleh hanya menjadi “cemilan” di kedai kopi. Diskusi memang penting, tetapi tidak boleh mandek. Ia harus melampaui ruang wacana.
Dalam perspektif demografi, Thoraya Ahmed Obaid pernah menegaskan bahwa bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan jika diiringi dengan kebijakan yang tepat dan partisipasi aktif generasi produktif. Tanpa itu, ia justru bisa menjadi beban.
Indonesia saat ini berada di puncak bonus demografi. Usia produktif mendominasi dan menjadi kekuatan utama bangsa. Namun tanpa keterlibatan aktif, semua itu hanya akan menjadi angka statistik tanpa makna perubahan.
Baca Juga: MOHAMMAD IRWAN IS BACK
Lebih jauh, Barack Obama pernah mengatakan, “The future rewards those who press on. I don’t have time to feel sorry for myself. I don’t have time to complain. I’m going to press on.”
Pesan itu relevan bagi Gen-Z: masa depan tidak diberikan, tetapi diperjuangkan termasuk dalam ruang politik.
Jika ditarik ke konteks daerah, Kabupaten Sigi memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimaksimalkan. Sumber daya alamnya melimpah “emas hijau” dari pertanian dan kehutanan, serta “emas kuning” dari pertambangan.
Namun, kekayaan ini tidak akan berarti tanpa arah politik yang jelas dan keberpihakan kebijakan yang tegas.
Baca Juga: Senyum Chiki Fawzi Penalar Luka Tamiang
Sejalan dengan itu, Lee Kuan Yew menekankan bahwa kualitas kepemimpinan dan kebijakan adalah faktor utama yang menentukan apakah sebuah negara mampu memanfaatkan peluang demografi atau justru gagal karenanya.
Politik elektoral di Sigi, ataupun daerah lainnya, harus diisi oleh Gen-Z. Mereka adalah pemilih terbesar kekuatan yang menentukan arah masa depan daerah.
Jika Gen-Z hanya diam, maka ruang politik akan terus dikuasai oleh kepentingan lama. Namun jika Gen-Z bergerak, perubahan menjadi keniscayaan.
Baca Juga: Fery Irwandi, Suara Yang Tak Pernah Padam
Langkah elektoral adalah jalan paling konkret untuk mendorong perubahan daerah. Mulai dari memilih secara sadar, terlibat dalam proses demokrasi, hingga berani tampil sebagai pemimpin.
Jika bukan kita yang mengambil ruang itu hari ini, maka jangan heran jika masa depan tetap ditentukan oleh mereka yang sama.
Gen-Z bukan sekadar generasi diskusi. Mereka adalah generasi eksekusi.
Dan saya masih haqqul yakin, untuk merubah suatu daerah tiada jalan lain kecuali lewat perebutan elektoral. Gen-Z harus berada di garis terdepan dalam pesta demokrasi 2030 mendatang.
Baca Juga: Sumpah Pemuda dan Negeri Agraris
Tulisan ini bukan untuk berhenti di ruang baca, tetapi harus bergerak ke ruang publik, ke media, ke panggung diskusi, dan ke gelanggang politik itu sendiri.
Saatnya Gen-Z mengambil peran, menyusun barisan, dan memastikan bahwa suara ini tidak hanya terdengar, tetapi juga menentukan. (*)
