Oleh: Ari Loru
PAGI masih muda. Uap kopi hitam mengepul pelan tanpa gula. Pahitnya jujur, seperti wajah pendidikan kita hari ini. Setiap tanggal 2 Mei, bangsa ini memeringati Hari Pendidikan Nasional.
Upacara digelar, pidato disampaikan, spanduk dibentangkan. Tapi di ruang baca, sunyi tetap panjang. Kita merayakan pendidikan, tanpa benar-benar mempraktikkan inti dari pendidikan itu sendiri: membaca dan berpikir.
Literasi bukan sekadar kemampuan mengeja huruf. Ia adalah kemampuan memahami realitas, membedakan fakta dan opini, serta menolak dibodohi oleh informasi yang menyesatkan.
Baca Juga: Hari Buruh: Keringat dan Ancaman yang Tak Lagi Sunyi
Di era banjir informasi, literasi bukan lagi pelengkap, ia adalah alat bertahan hidup. Tanpanya, masyarakat mudah digiring, opini mudah dipelintir, dan kebenaran menjadi barang mahal.
Namun fakta berbicara jujur.
Data dari Programme for International Student Assessment (PISA 2022) yang dirilis oleh Organisation for Economic Co-operation and Development, menunjukkan skor literasi membaca pelajar Indonesia berada di angka sekitar 359, jauh di bawah rata-rata OECD yang berada di kisaran 476. Ini bukan sekadar statistik. Ini adalah alarm keras bahwa fondasi berpikir kita masih rapuh.
Ironisnya, di tengah angka-angka itu, kita sering sibuk memperdebatkan hal-hal remeh, terjebak dalam polarisasi dangkal, dan menelan informasi tanpa verifikasi. Rendahnya literasi bukan hanya soal pendidikan ini sudah menjadi persoalan demokrasi.
Baca Juga: Enrique: Ujian Sesungguhnya Vincent Kompany di Panggung Eropa
Namun harapan belum sepenuhnya padam.
Data tahun 2025 dari Badan Pusat Statistik melalui Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menunjukkan adanya perbaikan di beberapa daerah. Provinsi seperti Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan, menunjukkan capaian yang relatif tinggi.
Sementara itu, survei kegemaran membaca oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia justru menempatkan Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat sebagai wilayah dengan tingkat kegemaran membaca yang kuat.
Pesannya jelas: literasi tidak selalu tumbuh dari pusat kekuasaan. Ia hidup dari kebiasaan. Dari komunitas. Dari kesadaran.
Baca Juga: Menjadi Gooners Adalah Hal Terberat dalam Hidup
Tapi mari jujur angka yang membaik tidak otomatis berarti kualitas berpikir ikut meningkat. Banyak yang bisa membaca, tapi tidak memahami. Banyak yang berpendidikan, tapi tidak kritis. Kita terlalu sering diajarkan untuk menjawab, bukan mempertanyakan.
Hari Diknas seharusnya bukan sekadar seremoni mengenang Ki Hajar Dewantara. Ia seharusnya menjadi momen refleksi: apakah pendidikan kita benar-benar memerdekakan pikiran? Atau justru melatih kepatuhan tanpa nalar?
Di titik ini, suara Soekarno kembali relevan:
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya”.
Baca Juga: Ayah Pembohong, Tentang Sakit yang Disembunyikan Demi Kehidupan
Masalahnya, kita sering berhenti pada seremoni penghormatan tanpa melanjutkan perjuangannya.
Sementara Mohammad Hatta mengingatkan lebih dalam: “Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Tetapi tidak jujur, itu sulit diperbaiki.”
Di sinilah krisis sesungguhnya: bukan sekadar kurang pintar, tetapi kurang jujur dalam berpikir. Kita lebih suka percaya yang nyaman daripada yang benar.
Baca Juga: Damai yang Dipermainkan: Ketika Iran dan Amerika Sama-sama Tak Mau Kalah
Semboyan Tut Wuri Handayani mengandung makna dorongan dari belakang. Tapi hari ini, dorongan itu sering kehilangan arah. Pendidikan terseret kepentingan jangka pendek politik, angka, dan pencitraan. Kurikulum berubah, program bertambah, tapi akar persoalan tetap: budaya membaca yang lemah dan daya pikir yang dangkal.
Jika ini terus dibiarkan, maka sekolah hanya akan melahirkan lulusan bukan pemikir.
Literasi seharusnya dimulai dari rumah, diperkuat di sekolah, dan dijaga oleh negara. Tapi realitasnya, anak lebih akrab dengan layar daripada buku. Diskusi kalah oleh hafalan. Akses kalah oleh formalitas.
Baca Juga: 2030 Milik Gen-Z, Diam atau Ambil Alih Politik Daerah?
Negeri ini tidak kekurangan orang pintar. Tapi terlalu banyak yang tidak mau berpikir panjang. Dan di situlah bahaya sebenarnya.
Seperti kopi hitam tanpa gula pahit, tapi jujur. Literasi juga demikian. Ia tidak selalu nyaman, tapi selalu penting. Ia menuntut kesabaran, ketekunan, dan keberanian untuk tidak ikut arus.
Hari ini, di Hari Diknas, pertanyaannya sederhana tapi tajam: apakah kita ingin masyarakat yang mudah diarahkan, atau masyarakat yang mampu menentukan arah?
Baca Juga: Italia yang Pernah Besar, Kini Tersesat di Gerbang Dunia
Karena pada akhirnya, bangsa yang kuat bukan yang paling lantang berbicara tetapi yang paling jernih membaca, paling kritis memahami, dan paling berani berpikir. (*)
Sumber Data:
• Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education.
• Badan Pusat Statistik. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2025.
• Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Survei Kegemaran Membaca Masyarakat Indonesia 2024–2025.
