PALU – Wacana pembangunan kawasan industri pengolahan nikel atau smelter, mulai digulirkan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, untuk dibangun di Kabupaten Parigi Moutong.
Rencana pembangunan smelter disampaikan Anwar Hafid saat hadir di pelantikan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Parigi Moutong, Sabtu (24/1/2026) lalu.
Baca Juga: Rolling Pejabat Sulteng Tak Untungkan Posisi Politik Gubernur Anwar Hafid
Gubernur Anwar Hafid bahkan menjamin, kawasan industri yang direncanakan di Kabupaten Parigi Moutong tidak akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Sebab, pembangkit listriknya tidak menggunakan batu bara. Pembangkit model ini ia klaim ramah lingkungan.
Wacana yang digulirkan sang Gubernur, seperti kata pepatah lama: lain dulu lain sekarang.
Wacana tersebut justru memicu kritik keras dari elemen masyarakat sipil. Soalnya, saat berkampanye pada Pilgub Sulteng 2024, Anwar Hafid secara terbuka menolak pendirian pabrik smelter di Parigi Moutong (Parimo).
Baca Juga: Kemarahan Anwar Hafid soal Pohon Rujab Ditebang seperti ‘Senjata Makan Tuan’
Penolakan itu pernah Anwar Hafid nyatakan secara terbuka saat berkampanye di Siniu, pada Jumat sore (18/10/2024). Kala itu, ia menegaskan bahwa masa depan Parimo tidak bergantung pada industri tambang.
“Saya tidak tertarik mendirikan industri tambang di Parigi Moutong. Masa depan daerah ini ada di pertanian, perikanan, dan pariwisata, bukan tambang nikel,” ujar Anwar Hafid di hadapan ratusan warga Parimo kala itu.
Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah, Moh Taufik, SH, menyebut Gubernur Anwar Hafid seharusnya konsisten merealisasikan janji kampanyenya. Bukan justru mempromosikan industri ekstraktif.
Baca Juga: Kode Politik Gubernur Anwar Hafid di Momen Muswil PKB Sulteng
“Ini semacam anomali. Mestinya konsisten merealisasikan janji kampanye, bukan malah mempromosikan industri ekstraktif yang bertolak belakang dengan pernyataannya sendiri,” kritik Taufik.
Dalih bahwa kebijakan hilirisasi pertambangan merupakan kewenangan pemerintah pusat, berpotensi menjadi pembelaan klasik untuk menghindari tanggung jawab moral kepada masyarakat.
Bahkan menurutnya, jika sejak awal Anwar Hafid memahami keterbatasan kewenangannya, seharusnya ia tidak mengumbar janji penolakan smelter saat kampanye.
Baca Juga: Launching Sekolah Rakyat Terintegrasi, Anwar Hafid Tegaskan Ini Amanah Presiden Prabowo
Di sisi lain, narasi yang kini digaungkan justru terbaca sebagai sinyal persetujuan terhadap proyek industri nikel di Parimo.
“Gubernur yang aktif menyosialisasikan industri ekstraktif dengan label ramah lingkungan memberi kesan lampu hijau. Ketika janji kampanyenya ditagih, tamengnya adalah itu kebijakan pusat,” ungkap Taufik.
Selain menyoroti inkonsistensi sikap, Jatam Sulteng juga meragukan klaim ramah lingkungan, hanya karena kawasan industri tersebut tidak menggunakan batu bara sebagai sumber energi.
Baca Juga: Rekor Deforestasi di Morowali saat Anwar Hafid Bupati, 16 Ribu Ha Hutan Lenyap
“Meskipun tanpa batu bara, praktik industri ekstraktif tetap meninggalkan jejak kerusakan lingkungan yang masif. Mulai dari pencemaran air, limbah tailing, hingga deforestasi,” beber dia.
Tak lupa ia mengingatkan bahwa wilayah pesisir Teluk Tomini selama ini dikenal sebagai bagian dari segitiga terumbu karang dunia. Kawasan ini menjadi habitat berbagai biota laut dan ekosistem terumbu karang yang sangat rentan terhadap pencemaran.
“Proses ekstraksi nikel berpotensi menghasilkan limbah B3. Jika dibuang ke laut, ini menjadi ancaman serius bagi sekitar 1.031 hektare terumbu karang di Teluk Tomini,” jelasnya.
Baca Juga: Gubernur Anwar Hafid di PTUN-kan, Jejak Hukum saat Bupati Morowali Terkuak
Alih-alih membangun industri nikel, Taufik mendorong Gubernur Anwar Hafid untuk kembali pada janji kampanye, yakni mengembangkan sektor pertanian dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi Parigi Moutong.
“Parigi Moutong dikenal sebagai daerah lumbung pangan, sementara Teluk Tomini menyimpan kekayaan hasil laut. Potensi inilah yang seharusnya dikembangkan, bukan justru dimatikan oleh ambisi nikel,” tandas Taufik. (*)
