SIGI – Penertiban aktivitas pertambangan rakyat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sigi di Desa Watunonju dan Desa Oloboju, Kecamatan Sigi Biromaru, menuai kritik dari Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Sulawesi Tengah.
Penertiban dinilai tidak menunjukkan empati terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang saat ini menghadapi keterbatasan lapangan pekerjaan.
Baca Juga: Ditresnarkoba Polda Sulteng Tangkap Kurir Sabu 10 Gram Tujuan Parigi Moutong
Ketua DPN Sulteng, Andri Gultom, mengatakan aktivitas pertambangan yang dilakukan masyarakat masih bersifat tradisional dan manual, tanpa menggunakan alat berat maupun aktivitas eksploitasi skala besar.
“Di tengah kemiskinan, pengangguran, dan sempitnya lapangan kerja, masyarakat hanya sedang berupaya bertahan hidup. Mereka tidak menggunakan alat berat, tidak melakukan aktivitas pertambangan skala industri, tetapi bekerja secara manual dengan dulang,” ujar Andri dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026)
Menurutnya, narasi penertiban yang selalu dikaitkan dengan persoalan lingkungan, perlu dipandang secara lebih proporsional. Ia menyebut masyarakat justru memilih metode manual sebagai bentuk kehati-hatian agar tetap dapat mencari nafkah tanpa merusak lingkungan.
Baca Juga: Gubernur Anwar Hafid Resmikan Logo dan Maskot ‘Si Jonga’ Porprov X Sulteng 2026
“Kalau alasannya lingkungan, masyarakat ini justru sedang menjaga alam. Mereka sadar betul bahwa sumber kehidupan mereka juga bergantung pada lingkungan, sehingga metode yang dipilih adalah manual,” tegasnya.
Andri meminta Pemerintah Kabupaten Sigi menghentikan pendekatan represif terhadap masyarakat kecil dan mulai membuka ruang dialog terkait solusi ekonomi alternatif, maupun legalitas aktivitas pertambangan rakyat.
Ia menilai, kondisi minimnya lapangan pekerjaan di daerah menjadi alasan banyak warga memilih bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja migran.
Baca Juga: The Rolling Stones Ungkap Daftar Lagu Album Baru dalam Berbagai Bahasa Dunia
“Banyak warga kita akhirnya memilih menjadi pekerja migran ke luar negeri karena lapangan kerja di daerah sangat terbatas. Kalaupun bekerja, upahnya sering kali jauh dari layak,” katanya.
Selain itu, DPN Sulteng juga menyoroti persoalan lain yang dianggap lebih mendesak untuk ditangani pemerintah daerah, yakni maraknya peredaran narkoba dan praktik judi online yang dinilai berdampak langsung terhadap kerusakan sosial masyarakat.
“Masih banyak masalah daerah yang perlu diselesaikan, seperti narkoba dan judi online yang jelas-jelas merusak generasi muda dan ekonomi keluarga. Mending fokus lindungi masyarakat dari narkoba dan judi online,” pungkasnya.
DPN Sulteng berharap, pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih manusiawi dan berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di wilayah dengan tingkat ekonomi yang masih rentan.***
