JAKARTA – Sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat lingkar tambang emas Poboya di Kota Palu, mendatangi kantor PT Citra Palu Mineral (CPM) di Menara Bakrie Tower, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Kedatangan mereka mewakili masyarakat Poboya, untuk menagih janji Direktur Legal Bumi Resource Minerals (BRMS), Muhammad Sulthon.
Janji itu disampaikan Sulthon pada peresmian underground CPM pada 20 Mei 2025 di Palu. Saat itu, Sulthon berkomitmen bersama masyarakat mengusulkan penciutan lahan kontrak karya ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Baca Juga: Polisi Sudah Mulai Penyelidikan Kasus PPPK Morut, Longki dan Warda Beri Dukungan
Karena janji itulah, perwakilan masyarakat datang ke Jakarta. Mereka diterima langsung oleh Direktur Legal BRMS di salah satu ruang rapat. Intinya, masyarakat Poboya dan lingkar tambang menagih janji penciutan lahan kontrak karya.
Namun, saat dialog di Menara Bakrie Tower hari itu, Sulthon sudah menyampaikan hal berbeda. Ia menegaskan, CPM tidak bisa menciutkan lahan seperti yang diminta warga. Sebagai gantinya, ia menawarkan skema kerja sama antara perusahaan dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.
Tawaran itu ditolak tegas oleh perwakilan masyarakat Poboya. Menurut mereka, kerja sama tanpa jaminan permanen tidak akan mampu mengangkat kesejahteraan.
Baca Juga: Setelah Gorontalo, Smartfren Kini Hadir di Kota Palu
“Intinya kami datang meminta persetujuan atau rekomendasi penciutan lahan kontrak karya. Itu harga mati, ini amanah dari masyarakat. Apapun keputusan hari ini, akan kami sampaikan ke Palu. Sikap BRMS menentukan apa yang akan terjadi setelah kami pulang,” tegas tokoh masyarakat Poboya, Sofyar.
Hal senada disampaikan Sophian Aswin dan Idiljan Djanggola. Mendatangi kantor BRMS dan CPM di Jakarta sebagai bentuk diplomasi. Tujuannya mempertegas hasil pertemuan sebelumnya, agar perusahaan bersama masyarakat mengurus penciutan kontrak karya ke ESDM.
“Saya terpaksa turun gunung memperjuangkan ini. Jika tuntutan tidak dipenuhi, saya siap memimpin massa untuk protes di Palu. Jangan salahkan kami jika terjadi hal-hal di luar kendali. Kalau CPM bisa menambang, kenapa rakyat tidak bisa?” ujar Sophian.
Baca Juga: Demo di Depan Kantor DPRD Sulteng Ricuh
Koordinator Rakyat Lingkar Tambang, Kusnadi Paputungan, juga menegaskan kehadiran mereka di Bakrie Tower karena merasa diperlakukan tidak adil. Menurutnya, keberadaan CPM membuat masyarakat Poboya dan penambang lokal dicap sebagai penambang ilegal.
“Mereka dituduh mencuri di kampungnya sendiri. Tidak ada keadilan atas sumber daya alam di Poboya. Karena itu kami ingin memastikan apakah CPM betul-betul konsisten menciutkan lahan kontrak karya dan mengusulkannya ke pemerintah,” kata Kusnadi.
Tokoh Poboya lainnya, Muhammad Arfan, menunjukkan bukti dukungan rakyat berupa lebih dari 2.000 tanda tangan. Dukungan itu ia serahkan langsung ke Direktur Legal BRMS.
Baca Juga: Bahlil Lahadalia Sepakat dengan Gubernur Sulteng soal Pemasukan Tambang bagi Daerah
“Ini amanah berat dari ribuan warga yang hidup dari tambang rakyat. Tolong keluarkan rekomendasi penciutan lahan agar kita bisa berbagi dan sama-sama mengolah anugerah Tuhan di tanah kami,” ujar Arfan.
Demikian dengan Mohammad Amin Panto. Tokoh masyarakat Poboya juga mengingatkan, bahwa lahan di areal CPM adalah milik masyarakat. Aksi demo 20 Mei 2025 yang menutup akses jalan menuju perusahaan, juga merupakan bentuk protes warga.
“Karena ada janji penciutan kontrak karya waktu itu, sehingga membuat warga membuka kembali akses jalan. Kami pun melanjutkan komunikasi dengan pemerintah daerah, wali kota, dan gubernur. Kehadiran kami di sini untuk meminta dukungan administrasi agar bisa menjadi usulan resmi ke pemerintah,” tutup Amin. (*)
