MOROWALI UTARA – DPRD Kabupaten Morowali Utara menggelar rapat koordinasi Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Kamis, 25 September 2025.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Morut, Warda Dg Mamala, SE. Ia mengkritik Pemda seputar pembangunan ibu kota kabupaten.
Rapat Banggar hari itu, juga menjadi forum evaluasi atas lambannya pembangunan di Kolonodale, ibu kota kabupaten, dan sekitarnya.
Baca Juga: Ketua DPRD Morut Sayangkan Anggaran Stunting Tersedot Perjalanan Dinas
Di hadapan pemda, Warda menyampaikan keprihatinannya secara terbuka soal ibu kota.
“Pembangunan jalan di Kolonodale mestinya jadi prioritas utama. Jangan sampai setelah kita bahas anggaran, malah dipindahkan ke tempat lain,” ujarnya mengingatkan.
Kondisi jalan merupakan wajah kota yang menentukan citra Morowali Utara di mata publik. “Seindah apapun bangunan, kalau jalan tidak beres, tetap kelihatan kumuh,” koreksi Ketua DPRD.
Baca Juga: Ketua DPRD Morut Pimpin Rapat Penyesuaian Agenda DPRD dan Pemda
Warda mengusulkan agar anggaran pembebasan lahan ditingkatkan hingga 50 persen. Semakin luas pembebasan lahan, semakin panjang jalan yang bisa dibangun.
“Apa pun yang kita bikin di Kolonodale tidak akan nampak kalau jalannya tidak diperhatikan,” harap politisi Partai Golkar itu.
Rendahnya serapan anggaran sejumlah OPD, tak luput jadi perhatian Ketua DPRD Morut. Dana publik, sebutnya, tidak lagi dikelola sembarangan.
Baca Juga: Rp23 M Proyek Fisik di Morut Dilelang saat Memasuki Musim Hujan
“Mulai pembahasan anggaran 7 Oktober, jangan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dinas yang serapannya rendah jangan diberi anggaran. Yang serapannya tinggi kita genjot,” katanya.
Ketua DPRD empat periode itu juga memberi catatan tegas terkait penggunaan SILPA.
Dana sisa anggaran jangan diubah jadi bansos, hibah, atau perjalanan dinas. Jadikan cadangan untuk program pembangunan tahun berikutnya.
Baca Juga: Jalan di Morut Poros Ganda-Ganda – Soyo Jaya Mulai Diperbaiki
Warda bahkan melontarkan peringatan serius. Jika Pemda tak mampu mempercepat pembangunan ibu kota, dana aspirasi DPRD akan dikonsolidasikan menata Kolonodale.
“Kalau Pemda tidak bisa bangun kota, kami kumpul dana aspirasi untuk bangun Kolonodale,” ujarnya.
Nada tegas Warda mencerminkan frustrasi publik atas pembangunan yang dianggap jalan di tempat.
Pernyataan Ketua DPRD menjadi sinyal bagi Pemda agar tidak lagi memperlakukan Kolonodale – ibu kota kabupaten – sebagai anak tiri. (*)
