MOROWALI UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut) menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) pada
Senin (22/6/2026).
Rapat dimulai pukul 10.00 WITA hingga selesai bertempat di ruang Komisi III.
Baca Juga: PHBI Morut Semarakan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Baturube
Agenda rapat membahas perhitungan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai bagian fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Rapat pagi itu dipimpin langsung Ketua DPRD Morowali Utara, Hj. Warda Dg Mamala, S.E., dan dihadiri pimpinan serta anggota Badan Anggaran DPRD Morut.
Sementara dari pihak Pemda Morut dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten III Setdakab Morut, Inspektur Inspektorat Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Baca Juga: Ketua DPRD Morut Dampingi Kapolda Sulteng Pantau Arus Mudik 2026
Juga hadir Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Kepala Bagian Hukum Setdakab Morut.
Di forum tersebut, DPRD bersama Pemda melakukan pembahasan terhadap realisasi pendapatan, belanja, serta berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2025.
Baca Juga: Sembako Murah Warda Dg Mamala di Pasar Kolonodale Diserbu Warga
Ketua DPRD Morowali Utara, Warda Dg Mamala, menegaskan pembahasan perhitungan APBD merupakan bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan. Dan yang paling penting, kata dia, dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel.
Warda berharap, Banggar DPRD dan TAPD bisa maksimal melakukan pembahasan agar bisa selesai sesuai target waktu.
Baca Juga: PAD Anjlok, Pansus LKPJ DPRD Morut Kritik Ketidakseriusan Pemkab
“Semoga pembahasan ini lancar dan maksimal,” ujar Warda.
Rapat berlangsung dalam suasana konstruktif. Berbagai masukan dan pembahasan dari anggota Badan Anggaran DPRD maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah, guna menyempurnakan dokumen yang akan menjadi dasar pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. (*)
