PALU – Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulawesi Tengah, Ir. Muhammad Neng S.T., MM., IPU, menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan sektor pertanian dan perkebunan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Hal itu ia sampaikan saat membuka Lokakarya Berbagi Pengalaman Proyek Innovative Climate Risk Financing for the Agricultural Sector in the ASEAN Region (AgriCRF) di Hotel BW Coco Palu, Rabu (3/6/2026).
Baca Juga: Knocked Loose Tetap Lanjutkan Tur Metallica Meski Dihantam Cobaan Beruntun
Menurut Muhammad Neng, AgriCRF menjadi langkah strategis untuk membangun sistem pertanian yang lebih tangguh, melalui penguatan pembiayaan dan perlindungan risiko iklim bagi petani.
Implementasi AgriCRF di Sulawesi Tengah, kata dia, difokuskan pada komoditas kakao. Sebab, Sulteng merupakan salah satu sentra kakao terbesar di Indonesia dengan produksi sekitar 125 ribu ton per tahun, atau sekitar 20 persen produksi nasional.
Sementara luas perkebunan kakao di daerah ini mencapai 267 ribu hektare.
Baca Juga: Merasa Sudah Diet Tapi Berat Tak Turun? Mungkin Makanan Ini Penyebabnya
Namun, sebut Neng, sektor kakao menghadapi berbagai tantangan akibat perubahan iklim. Mulai dari perubahan pola hujan, kenaikan suhu, serangan hama hingga cuaca ekstrem yang berdampak pada produktivitas dan kualitas hasil panen.
“Selain itu, akses petani terhadap pembiayaan formal dan perlindungan risiko masih terbatas. Karena itu, AgriCRF sangat relevan untuk membantu petani mendapatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha yang lebih baik,” apresiasi Kadis Perkebunan dan Peternakan tersebut.
Ia menambahkan, pembangunan perkebunan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga penguatan kapasitas petani, penerapan pertanian cerdas iklim, serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan.
Baca Juga: Barcelona Cari Dana Segar, Marc Casado Berpotensi Jadi Korban Bursa Transfer
Neng menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, akademisi, mitra pembangunan, dan petani dalam membangun sektor pertanian yang tangguh dan berkelanjutan.
Diketahui, lokakarya tersebut diikuti sekitar 60 peserta dari berbagai instansi, di antaranya Kementerian Pertanian RI, Bappeda Sulteng, perangkat daerah terkait, perguruan tinggi, NGO, dan mitra pembangunan. Kegiatan ini digelar oleh GIZ melalui proyek AgriCRF.(*)
