PALU – Upaya pengelolaan ekosistem berbasis ilmiah terus diperkuat di Provinsi Sulawesi Tengah .
Hal ini terungkap dalam Seminar Hasil Kajian Spesies Ekosistem Mangrove, Perhutanan Sosial, dan Taman Hutan Raya (Tahura) Sulawesi Tengah, yang digelar di Gedung Serbaguna Fakultas Kehutanan (Fahutan) Untad, Selasa (22/4/2026).
Baca Juga: Fakultas Kehutanan Untad–ROA Kuatkan Riset dan Aksi Lapangan
Kegiatan tersebut menjadi ruang berbagi antara praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan. Tujuannya, mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis data.
Dekan Fahutan Untad, Prof Yusran, menyebut seminar itu sebagai hasil kolaborasi antara Relawan untuk Orang dan Alam (ROA) dan Fahutan. Kerja sama tersebut penting untuk menghasilkan kajian yang komprehensif.
Menurutnya, hasil kajian yang dipaparkan tidak hanya bersifat akademik. Namun juga bisa langsung diterapkan untuk mendukung kebijakan.
Baca Juga: Dinas Kehutanan Evaluasi Pendampingan Program Perhutanan Sosial di Sulteng
“Materinya penting karena memuat kondisi lapangan dan rekomendasi teknis. Ini bisa jadi dasar kebijakan rehabilitasi yang terukur,” ujarnya.
Seminar hari itu juga menjadi wadah memperkuat kolaborasi. Mulai dari pemerintah daerah, LSM, akademisi, hingga masyarakat lokal. Sinergi dinilai penting agar upaya konservasi berjalan terintegrasi dan berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, Dr Bau Toknok mengulas kajian mangrove di Desa Oncone Raya. Ia menyebut luas kawasan mencapai sekitar 31,44 hektar. Namun, hanya 18,7 persen yang masih berupa vegetasi mangrove.
Baca Juga: Sulteng Jajaki Kolaborasi Internasional untuk Pelestarian Hutan
Sebanyak 50,3 persen kawasan telah berubah menjadi tambak. Sementara 31 persen lainnya merupakan lahan terbuka.
Kondisi ini menunjukkan tekanan besar terhadap ekosistem mangrove. Karena itu, ia menekankan pentingnya strategi rehabilitasi yang tepat dan berbasis data lapangan.
Pengumpulan data dilakukan tidak hanya secara biofisik. Tim juga melibatkan masyarakat melalui FGD, enumerator lokal, serta menggali pengetahuan tradisional pesisir.
Baca Juga: Nilai Transaksi Hasil Hutan Rp20 M, Sulteng Peringkat Lima Nasional
Ia juga menjelaskan berbagai jenis mangrove dan morfologinya. Hal ini penting untuk menentukan jenis yang tepat dalam rehabilitasi.
“Sabuk pesisir yang sehat, masyarakat yang kuat,” tegasnya.
Sementara itu, materi kajian Tahura Sulawesi Tengah disampaikan Ir Erika, mewakili Dr Sudirman Dg Massiri. Ia menjelaskan, Tahura Sulteng memiliki luas sekitar 5.195 hektar, meliputi wilayah Kota Palu dan Kabupaten Sigi.
Baca Juga: Raih Penghargaan, Penyelenggara Penyuluhan Kehutanan Sulteng Terbaik VII Nasional
Menurutnya, kawasan ini merupakan aset strategis yang tidak tergantikan. Karena itu, pengelolaannya harus berbasis data ilmiah dan tetap memperhatikan kearifan lokal.
Dalam pengelolaannya, Tahura dibagi dalam beberapa zonasi. Mulai dari blok perlindungan, koleksi, pemanfaatan, rehabilitasi, hingga blok tradisional.
Zonasi ini menjadi dasar arah pengelolaan. Baik untuk perlindungan keanekaragaman hayati, pemanfaatan terbatas, maupun pemulihan kawasan yang rusak. Ia juga menyebut pohon cendana sebagai salah satu spesies khas di Tahura Sulteng.
Baca Juga: Tahura Sulteng Sosialisasikan Rencana Pengelolaan, Dorong Kolaborasi Kawasan
Diskusi dalam seminar dipandu Madina Dwi dan berlangsung interaktif. Peserta menyoroti sejumlah tantangan di lapangan. Di antaranya keterbatasan data, keberlanjutan program, dan perlunya peningkatan kapasitas masyarakat lokal.
Kegiatan ini diinisiasi ROA bersama Fahutan Untad. Seminar juga didukung Yayasan KEHATI melalui program SOLUSI, hasil kerja sama Bappenas dan Pemerintah Jerman. (*)
