PALU – Dukungan terhadap perjuangan peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor Sumber Daya Alam (SDA) untuk Sulawesi Tengah, terus mengalir. Salah satunya datang dari Moh Fauzi Abdi, atau yang akrab disapa Abdi.
Menurut Kabid Kehutanan Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) sekaligus eks Ketua PW SEMMI Sulteng itu, langkah DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang memperjuangkan DBH yang lebih adil, patut mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
Baca Juga: Perjuangan DBH Nikel Berlanjut di Hadapan Wamen ESDM: 1 Persen Sudah Adil
Menurut Abdi, Sulawesi Tengah selama ini menjadi salah satu daerah penyumbang besar kekayaan nasional melalui sektor pertambangan, kehutanan, migas, dan perkebunan. Namun, daerah belum sepenuhnya menikmati hasil yang sebanding dengan dampak eksploitasi sumber daya alam.
“Sulawesi Tengah bukan hanya daerah penghasil nikel nasional, tetapi juga wilayah strategis yang menopang industri hilirisasi Indonesia,” kata Abdi di Palu, Sabtu (23/5/2026).
Ia menilai, di balik besarnya kontribusi tersebut, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan. Mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kerusakan lingkungan, hingga ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Baca Juga: Dana Bagi Hasil SDA Rugikan Sulteng, Andhika Amir: Tidak Adil bagi Daerah
Karena itu, perjuangan mendapatkan DBH yang lebih adil bukanlah tuntutan berlebihan, melainkan bentuk perjuangan konstitusional demi kesejahteraan masyarakat daerah penghasil.
Abdi juga mengapresiasi langkah Komisi III DPRD Sulteng, yang telah membentuk tim kerja khusus untuk memperkuat perjuangan DBH melalui pendekatan pendapatan, lingkungan, dan regulasi.
Menurutnya, langkah itu menunjukkan keseriusan DPRD dalam mengawal hak fiskal daerah agar sebanding dengan besarnya sumber daya alam yang dihasilkan Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Sulteng Tancap Gas Percepat Hilirisasi Kelapa dan Kakao, Neng: Petani Kita Siap-siap Naik Kelas
Selain DPRD, Pemprov Sulteng juga aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat terkait keadilan transfer fiskal dan DBH sektor SDA.
“Perjuangan DBH bukan sekadar soal angka dalam APBD. Ini soal keadilan bagi masyarakat di sekitar kawasan tambang dan hutan yang selama ini merasakan langsung dampak aktivitas industri,” ujarnya.
Ia mencontohkan kerusakan jalan akibat aktivitas tambang, pencemaran lingkungan, hingga berkurangnya ruang hidup masyarakat yang harus diimbangi dengan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.
Baca Juga: DPN Sulteng Bereaksi setelah Tambang Rakyat di Sigi Ditertibkan
Karena itu, Abdi berharap perjuangan DPRD dan Pemprov Sulteng dipandang sebagai gerakan kolektif daerah, bukan agenda politik semata.
“Semangatnya bagaimana kekayaan alam Sulawesi Tengah benar-benar kembali untuk rakyat Sulawesi Tengah,” kata dia.
Untuk itu, ia meminta pemerintah pusat memberi perhatian lebih besar kepada daerah penghasil SDA. Sebab, keadilan fiskal harus menjadi prinsip utama dalam pembangunan nasional.
Baca Juga: Yaristan Palesa Bertemu Emak-emak di Lingkar Tambang
“Masyarakat tentu berharap perjuangan ini terus dikawal secara serius, konsisten, dan transparan hingga melahirkan kebijakan yang berpihak kepada daerah,” tandas Abdi. (*)
