BUOL – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Buol terus menyoroti Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo, yang urung datang ke Jakarta memenuhi undangan Rakor KPK pada 6 Agustus lalu.
Bupati Risharyudi Triwibowo beralasan sakit, tapi justru asyik berjoget di arena balap motor, benar-benar bikin HMI kesal.
Ketua HMI Buol, Arman A. Hala, menilai alasan sakit yang disampaikan Bupati masih menimbulkan pertanyaan.
Baca Juga: Soroti Pemeriksaan Bupati Buol di KPK, HMI Singgung Integritas Kepemimpinan
“Pak Bupati mengaku sempat ke rumah sakit UGD Mokoyurli Buol, diberi obat karena demam. Tapi pada Senin maupun Selasa aktif berkegiatan padahal klaim masih demam sehingga meminta Wakil Bupati datang ke Rakor KPK hari Rabu,” ungkap Arman melalui keterangan tertulis, Senin (18/8/2025).
Namun, alasan sakit tidak disertai bukti medis dari rumah sakit. Hal ini memicu dugaan bahwa alasan sakit hanya dalih untuk menghindari panggilan atau undangan KPK.
Sebab, kecurigaan publik semakin kuat ketika pada 8 Agustus 2025, tiga hari setelah Rakor KPK, Bupati Buol terlihat segar dan bahkan ikut berjoget di arena road race.
“Apakah sakit itu benar-benar, sehingga tidak bisa hadir dalam forum strategis pemberantasan korupsi. Tetapi dalam hitungan hari, sudah cukup bugar untuk tampil di panggung hiburan. Pertanyaan ini wajar muncul di tengah publik,” tegas Arman.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar soal waktu, melainkan soal prioritas dan integritas. Seorang kepala daerah semestinya menempatkan undangan KPK sebagai agenda utama dibanding kegiatan seremonial.
Baca Juga: Bupati Buol Klarifikasi Absen di Rakor KPK karena Sakit
Sikap kontradiktif seperti itu justru merusak kepercayaan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi.
“Integritas seorang pemimpin diuji bukan di arena hiburan, melainkan pada keseriusannya menghadapi KPK. Bila alasan sakit yang disampaikan tidak konsisten dengan tindakan setelahnya, publik berhak meragukan kejujuran pemimpin tersebut,” lanjut Arman
Baca Juga: Turnamen Domino di Rujab Ketua DPRD Morut Dipadati Warga
Ia juga menyoroti ajakan Bupati Buol yang menyerukan agar masyarakat berpartisipasi dalam Survei Penilaian Integritas (SPI). Bagi Arman, hal itu semakin memperkuat kesan kontradiktif antara pernyataan dan tindakan.
“Seharusnya Bupati Buol menjelaskan secara terbuka kondisi kesehatannya disertai bukti medis. Jika benar sakit, tentu publik bisa memahami. Namun jika sakit hanya dijadikan “tameng”, maka hal itu adalah bentuk pelecehan terhadap komitmen pemberantasan korupsi sekaligus merusak wibawa pemerintahan daerah,” kritik Arman kepada Bupati Buol.(cm)
