PALU – Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Sulawesi Tengah memegang peran penting dalam menjaga ekosistem mangrove. Lembaga ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah hingga masyarakat.
Hal itu disampaikan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako sekaligus Ketua KKMD Sulteng, Prof. Yusran, saat rapat koordinasi di Palu, Selasa (28/4/2026).
Baca Juga: Hasil Kajian Spesies di Sulteng Dipaparkan, Dorong Rehabilitasi Ekosistem Berbasis Data
Ia menjelaskan, KKMD mendorong sinkronisasi kebijakan dan integrasi program. Kolaborasi antar pihak juga terus diperkuat agar perlindungan mangrove berjalan terpadu dan berkelanjutan.
Menurutnya, kondisi mangrove saat ini menghadapi ancaman serius. Di antaranya alih fungsi lahan pesisir, pembangunan infrastruktur, reklamasi, pertambangan, hingga pencemaran dan perubahan iklim. Meski begitu, upaya perlindungan dan pemulihan terus dilakukan.
Ada empat strategi utama yang saat ini dijalankan. Pertama, pemulihan berbasis ekosistem. Fokusnya memperbaiki kondisi hidrologi agar mangrove tumbuh alami.
Baca Juga: Perempuan di Rio Mukti Ikut Pelatihan Pengelolaan Ternak Babi
Kedua, rehabilitasi berbasis masyarakat. Warga dilibatkan dalam perencanaan dan penanaman melalui program desa peduli mangrove.
Ketiga, penerapan silvofishery atau wanamina. Sistem ini menggabungkan tambak dengan penanaman mangrove agar fungsi ekonomi dan ekologi tetap seimbang.
Keempat, penguatan kondisi biofisik. Perawatan dilakukan secara intensif agar tingkat keberhasilan tumbuh mangrove tetap tinggi.
Baca Juga: Sulteng Jajaki Kolaborasi Internasional untuk Pelestarian Hutan
“Pengelolaan mangrove butuh sinergi. Pemerintah siapkan regulasi dan dukungan teknis. Swasta bantu pendanaan. Masyarakat jadi pelaksana di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Dr. Bau Toknok memaparkan rencana aksi daerah 2026–2030. Program ini dibangun di atas empat pilar utama.
Pilar pertama, konservasi dan pemulihan ekosistem. Pilar kedua, pemanfaatan berkelanjutan. Pilar ketiga, penguatan kelembagaan. Pilar keempat, kebijakan dan penegakan hukum.
Baca Juga: Fakultas Kehutanan Untad–ROA Kuatkan Riset dan Aksi Lapangan
Ia menegaskan, rencana aksi ini sangat mendesak. Selain menjaga lingkungan, mangrove juga berperan penting dalam mitigasi bencana. Sulawesi Tengah berada di jalur sesar aktif, sehingga perlindungan pesisir menjadi kebutuhan utama.
Jika mangrove hilang, masyarakat pesisir juga terancam kehilangan sumber penghidupan. Selain itu, upaya ini juga berkaitan dengan target nasional penurunan emisi sesuai mandat Bappenas.
Baca Juga: Dinas Kehutanan Evaluasi Pendampingan Program Perhutanan Sosial di Sulteng
“Rencana aksi ini bukan sekadar dokumen. Ini adalah peta jalan untuk ketahanan ekonomi, mitigasi bencana, dan masa depan masyarakat pesisir,” tegasnya.
Rapat koordinasi KKMD ini digelar oleh BPDAS Palu-Poso dengan dukungan program Mangrove for Coastal Resilience. (*)
