MOROWALI UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut) mendesak PT Nadesico Nickel Industry (NNI) agar lebih memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan akibat kebijakan efisiensi di sejumlah sektor.
Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Morowali Utara, Rabu (24/6/2026), di ruang Komisi III.
Baca Juga: Ingin Berat Badan Turun? Konsumsi 10 Makanan Prebiotik Ini untuk Menyehatkan Usus
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Morowali Utara, Warda Dg Mamala, dan dihadiri anggota DPRD, unsur pemerintah daerah, aparat kepolisian, pengawas ketenagakerjaan, perwakilan Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Morowali Utara, serta pihak PT NNI.
Dalam forum tersebut, DPRD Morowali Utara menyayangkan ketidakhadiran pimpinan PT NNI. Meski perusahaan mengirimkan perwakilan, namun pihak yang hadir dinilai tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait persoalan ketenagakerjaan yang sedang dibahas.
Perwakilan perusahaan menyampaikan bahwa seluruh hasil pembahasan dalam RDP akan diteruskan kepada manajemen perusahaan sebagai bahan pertimbangan.
Baca Juga: Penekanan DPRD Morut saat Setujui Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Morowali Utara Warda Dg Mamala berharap pimpinan PT NNI dapat hadir secara langsung pada pertemuan lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 26 Juni 2026.
Menurutnya, kehadiran pimpinan perusahaan sangat diperlukan agar keputusan yang dibutuhkan dapat segera diambil sehingga permasalahan ketenagakerjaan memperoleh kepastian penyelesaian.
“Kami berharap pimpinan perusahaan dapat hadir langsung pada pertemuan berikutnya sehingga keputusan-keputusan yang diperlukan dapat segera diambil dan persoalan yang ada bisa mendapatkan solusi yang jelas,” ujar Warda.
Baca Juga: Marc Marquez Resmi Perpanjang Kontrak dengan Ducati hingga MotoGP 2028
Ia juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat Morowali Utara yang saat ini mengalami tekanan akibat kebijakan efisiensi yang diterapkan di berbagai sektor, termasuk sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Warda menilai keberadaan industri di Morowali Utara seharusnya mampu menjadi penopang perekonomian daerah melalui penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
“Saat ini kondisi ekonomi sedang tidak mudah. Daerah juga menghadapi berbagai keterbatasan akibat efisiensi. Karena itu, keberadaan industri semestinya mampu menyerap tenaga kerja sehingga masyarakat tetap memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” katanya.
Baca Juga: Mbappe Menggila! Prancis Hancurkan Irak 3-0 Meski Laga Sempat Tertunda Dua Jam
Ia mengaku prihatin terhadap masyarakat yang terdampak pengurangan tenaga kerja maupun kebijakan efisiensi perusahaan. Menurutnya, banyak warga yang membutuhkan kepastian pekerjaan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Kami sangat khawatir terhadap masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau terdampak efisiensi. Mereka akan mengadu ke mana, sementara pemerintah daerah juga menghadapi tantangan yang sama,” ungkapnya.
Karena itu, DPRD Morowali Utara meminta PT NNI mempertimbangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga kerja, khususnya dalam setiap langkah efisiensi yang diterapkan perusahaan.
Baca Juga: Bapemperda DPRD Morut Sampaikan Hasil Pembahasan 4 Raperda di Paripurna
Selain itu, DPRD juga menegaskan pentingnya komitmen perusahaan dalam memberikan kesempatan kerja yang lebih besar kepada masyarakat lokal, terutama warga yang berada di sekitar kawasan operasional perusahaan.
“Kami berharap NNI dapat memikirkan serapan tenaga kerja lokal, khususnya masyarakat Morowali Utara. Kehadiran investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah, salah satunya melalui kesempatan kerja yang lebih luas,” tegas Warda.
RDP tersebut merupakan tindak lanjut atas surat yang disampaikan Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Morowali Utara terkait sejumlah persoalan ketenagakerjaan di PT Nadesico Nickel Industry.
DPRD berharap agenda pertemuan lanjutan dapat menghasilkan solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi di Kabupaten Morowali Utara.***
