PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, berhasil menggalang komitmen Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp355 miliar dari 16 perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan di wilayah tersebut.
Komitmen tersebut bukan dalam bentuk dana tunai yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, melainkan berupa pengerjaan langsung proyek peningkatan dan pembangunan jalan oleh perusahaan-perusahaan tambang yang terlibat.
Baca Juga: Jangan Salah Simpan! Ini Cara Menjaga Buah Tetap Manis, Segar, dan Awet
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (Binamarga/Binatarung) Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Faidul Keteng, menjelaskan bahwa seluruh pekerjaan fisik akan dilaksanakan langsung oleh perusahaan tambang sesuai kesepakatan yang telah dicapai bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
“Proyek perbaikan dan pembangunan peningkatan jalan itu dikerjakan sendiri oleh semua perusahaan tambang tersebut. Pemprov hanya menerima aset hasil pekerjaan,” kata Faidul Keteng saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, terdapat dua ruas jalan utama yang menjadi fokus program CSR tersebut, yakni Ruas Jalan Towi–Kolonodale dan Ruas Jalan Buleleng–Matarape yang selama ini menjadi jalur penting bagi mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi kawasan.
Baca Juga: Bursa Transfer Memanas! Tiga Raksasa Premier League Berebut Nico Williams
Faidul mengungkapkan bahwa kesepakatan tersebut merupakan hasil pertemuan antara Gubernur Anwar Hafid dengan manajemen 16 perusahaan tambang yang berlangsung di Hotel Mercure Jakarta pada Rabu (10/6/2026).
“Hasil pertemuan Gubernur Sulawesi Tengah dengan manajemen perusahaan tambang disepakati bahwa dua ruas jalan tersebut menjadi tanggung jawab mereka untuk diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya melalui pendanaan CSR dengan total nilai kurang lebih Rp355 miliar,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasinya atas dukungan sektor pertambangan terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, kolaborasi tersebut menunjukkan adanya kepedulian dunia usaha terhadap kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah.
Baca Juga: FGD Untad Bahas Ancaman Narkoba, FKUB Sulteng Dorong Peran Aktif Tokoh Agama
“Alhamdulillah, perusahaan-perusahaan tambang memiliki semangat yang sama untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah. Ini bukan untuk pemerintah, tetapi untuk masyarakat Sulawesi Tengah,” ujar Anwar Hafid kepada wartawan di Jakarta.
Anwar menilai keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan infrastruktur publik.
Karena itu, pihaknya memilih membangun kemitraan strategis dengan dunia usaha untuk mempercepat pembangunan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga: Cek Kesiapan Menjadi Peserta Pemilu, KPU-Bawaslu Sambangi Kantor PSI Sulteng
Menurut mantan Bupati Morowali dua periode tersebut, pembangunan jalan akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan konektivitas wilayah, memperlancar distribusi logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Di tengah keterbatasan fiskal, kita harus mampu menghadirkan inovasi. Bagi kami, ini adalah inovasi di tengah efisiensi. Sulawesi Tengah menyambut baik kesepakatan ini karena tujuannya sama, yakni memberi manfaat kepada rakyat,” tegasnya.
Berdasarkan kesepakatan yang telah ditandatangani bersama, pembiayaan pembangunan jalan dibagi dalam dua skema utama. Pada Ruas Jalan Towi–Kolonodale, konsorsium yang terdiri dari 16 perusahaan tambang berkomitmen membiayai pembangunan dan peningkatan kualitas jalan sepanjang 13 kilometer.
Baca Juga: Hyundai i20 2026 Makin Modern, Layar Ganda dan Desain Crossover Jadi Senjata Baru
Sementara untuk Ruas Jalan Buleleng–Matarape, pendanaan dan pelaksanaan pekerjaan fisik akan ditanggung secara penuh oleh satu perusahaan tambang yang mengambil tanggung jawab khusus untuk menyelesaikan proyek tersebut.
Anwar Hafid menilai model kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Menurutnya, industri ekstraktif yang memanfaatkan sumber daya alam daerah perlu memberikan kontribusi nyata dan cepat dirasakan masyarakat sekitar.
“Model kemitraan komprehensif antara pemerintah daerah dan sektor swasta ini seyogianya dapat menjadi percontohan nasional. Sektor industri ekstraktif yang mengeruk potensi alam daerah sudah sepatutnya memberikan dampak timbal balik yang langsung bagi kesejahteraan dan mobilitas masyarakat lokal,” pungkasnya.
Kesepakatan pembangunan jalan melalui skema CSR tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tengah sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.***
