PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., membuka Entry Meeting Penilaian Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (21/7/2026).
Dalam sambutannya, Reny menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan cerminan kehadiran pemerintah dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Menurutnya, kualitas layanan di berbagai sektor menjadi ukuran utama tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Baca Juga: Komentar Pedas Dani Olmo untuk Argentina Setelah Spanyol Juara Piala Dunia 2026
“Pelayanan publik adalah gambaran bagaimana kita melayani rakyat. Ketika pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan sosial berjalan baik, maka masyarakat akan merasakan kehadiran pemerintah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa penilaian yang dilakukan Ombudsman RI tidak hanya menjadi proses evaluasi, tetapi juga momentum bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan secara berkelanjutan.
Menurutnya, setiap persoalan pelayanan harus segera diselesaikan agar tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar di kemudian hari.
Baca Juga: Kunjungi Pesantren Alkhairaat Koya, Ketua DPRD Morut Ambil Alih Pembiayaan Honor Guru
“Masalah yang tidak diselesaikan hari ini akan tumbuh menjadi masalah baru ke depan. Karena itu, kita harus terus memperbaiki kualitas pelayanan,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus menghadirkan berbagai inovasi berbasis teknologi.
Salah satunya melalui Command Center Berani Samporoa yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan pengaduan masyarakat sekaligus mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
Baca Juga: Luis de la Fuente Beri Satu Tambahan SKS pada Lionel Scaloni
Selain itu, Pemprov Sulteng juga mengembangkan aplikasi Sehati di sektor kesehatan yang mengintegrasikan layanan kesehatan dengan administrasi kependudukan, layanan sosial, hingga BPJS sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih mudah dan efisien.
“Kita harus terbuka kepada masyarakat. Apa yang kita lakukan harus bisa diketahui, dipertanggungjawabkan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” katanya.
Reny juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar terus meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Spanyol Juara Piala Dunia 2026, Ferran Torres Ulangi Keajaiban Final 2010
Ia berharap seluruh perangkat daerah mampu memenuhi indikator penilaian Ombudsman RI sehingga Sulawesi Tengah dapat meraih hasil terbaik dalam evaluasi pelayanan publik tahun ini.
“Yang kita buat itulah yang kita tulis. Jangan menulis sesuatu yang tidak kita kerjakan. Apa yang dibuat harus benar-benar dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Selain itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah memperkuat sinergi serta menghilangkan ego sektoral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: 7 Kebiasaan Makan yang Bisa Membuat Anda Lebih Bahagia dan Bebas Stres
Menurutnya, pelayanan publik merupakan tanggung jawab bersama yang hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama yang solid antarperangkat daerah.
“Kalau tim kita solid dan kompak, tidak ada yang sulit. Pelayanan publik adalah tanggung jawab bersama,” tambahnya.
Wakil Gubernur juga memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan di rumah sakit yang dinilai menjadi salah satu sektor paling dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Gagal Pertahankan Gelar, Argentina Ukir Rekor Pahit di Piala Dunia 2026
Ia meminta seluruh fasilitas kesehatan terus meningkatkan standar pelayanan, memperkuat penerapan prosedur operasional standar (SOP), serta memastikan masyarakat memperoleh layanan yang profesional dan berkualitas.
“Rumah sakit harus terus meningkatkan standar pelayanan, memperkuat SOP, dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik. Satu pelayanan yang kurang baik dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara keseluruhan,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, Reny berharap seluruh peserta memahami indikator penilaian Ombudsman RI, memperbaiki tata kelola administrasi pelayanan, serta mampu mencegah terjadinya maladministrasi di seluruh sektor pelayanan publik.
Baca Juga: Sekretaris DPW NasDem Sulteng Mengundurkan Diri
“Saya berharap kita sepakat bersama-sama meningkatkan pelayanan publik. Mari kita bekerja agar pelayanan kita semakin baik dan tidak ada maladministrasi,” tutupnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Perwakilan Pimpinan Ombudsman RI H. Nuzran Joher, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah Dr. M. Iqbal Andi Mangga, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah Neng Elly, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Entry Meeting tersebut menjadi langkah awal dalam proses evaluasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah guna mendorong terwujudnya pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.***
